Soroti Anies Baswedan yang Ceramah di Masjid Kampus UGM, Menhut Raja Juli Antoni: Masjid Tempat Sindir Politik

Potret Anies Baswedan yang melakukan ceramah di masjid kampus UGM
Potret Anies Baswedan yang melakukan ceramah di masjid kampus UGM Source: (Foto/Instagram/@aniesbaswedan)

Nasional, gemasulawesi - Menteri Kehutanan (Menhut) RI, Raja Juli Antoni, menyoroti ceramah yang disampaikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Masjid Kampus UGM.

Anies diketahui memberikan kuliah umum Ramadan pada Senin, 3 Maret 2025, dengan membahas soal pembangunan infrastruktur pendidikan.

Dalam pemaparannya, Anies juga menyinggung proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menurutnya memerlukan waktu yang sangat lama.

Pernyataannya tersebut dianggap sebagai sindiran terhadap proyek pemerintah saat ini.

Baca Juga:
Nilai Tak Ada Gubernur yang Bisa Atasi Banjir Jakarta, Politikus Demokrat Berharap Pramono Anung Lakukan Hal Ini

Menanggapi ceramah Anies di masjid kampus UGM, Raja Juli Antoni mengkritik bahwa Anies salah dalam menggunakan masjid sebagai tempat penyampaian kritik politik.

Menurutnya, masjid seharusnya difungsikan sebagai tempat ibadah, bukan sebagai sarana untuk menyampaikan sindiran politik.

Raja Juli Antoni mengungkapkan kritiknya melalui cuitan di akun X resminya @RajaJuliAntoni pada Rabu, 5 Maret 2025.

Dalam cuitannya, ia menegaskan bahwa masjid bukanlah tempat yang tepat untuk menyampaikan kritik politik, meskipun dibungkus dalam bentuk ceramah.

Baca Juga:
Kemendiktisaintek Tanggapi Adanya Usulan Pembatalan Disertasi Bahlil Lahadalia dari DGB UI: Sudah Tepat

"Masjid tempat ibadah (tanda silang), masjid tempat sindir politik (tanda centang)," tulis Raja Juli Antoni, sembari mengunggah ulang berita tentang ceramah Anies di masjid kampus UGM.

Pernyataan Raja Juli Antoni ini lantas mendapat tanggapan luas dari berbagai kalangan, terutama dari warganet.

Banyak yang tidak sependapat dengan pernyataannya dan menilai bahwa kritik politik bukanlah sesuatu yang tabu untuk disampaikan di masjid, mengingat sejak dahulu masjid menjadi pusat diskusi tentang berbagai isu masyarakat.

Beberapa warganet juga berpendapat bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi yang seharusnya diterima dengan terbuka, bukan justru diserang balik dengan sindiran.

Baca Juga:
Wamendagri Sebut Anggaran PSU Pilkada 24 Daerah akan Diatur Sehemat Mungkin: Jangan Dianggarkan untuk yang Gak Perlu

Mereka menilai bahwa ceramah Anies di masjid kampus UGM tidak bisa serta-merta dianggap sebagai politisasi masjid, terutama jika isinya berkaitan dengan isu-isu pembangunan dan keadilan sosial.

Salah satu tanggapan yang muncul berasal dari akun @dim*** yang menekankan bahwa masjid tidak hanya sekadar tempat ibadah, melainkan juga memiliki sejarah panjang sebagai pusat diskusi dan kajian keilmuan.

"Menarik bagaimana pembicaraan tentang pembangunan berkeadilan langsung dicap 'sindiran politik'. Padahal sejak dulu masjid adalah pusat diskusi isu-isu peradaban, bukan sekadar tempat shalat," tulis akun tersebut dalam balasannya.

Akun tersebut menilai bahwa pembicaraan tentang pembangunan yang lebih berkeadilan seharusnya tidak langsung dicap sebagai sindiran politik. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Nilai Tak Ada Gubernur yang Bisa Atasi Banjir Jakarta, Politikus Demokrat Berharap Pramono Anung Lakukan Hal Ini

Politikus Demokrat, Andi Arief berharap Gubernur Jakarta, Pramono Anung bisa menyelesaikan masalah banjir di Jakarta yang tak terselesaikan

Mentan Andi Amran Tegaskan Ada Sanksi Segel Tempat Usaha Jika Pengusaha Naikkan Harga Minyak Goreng di atas HET

Mentan Andi Amran Sulaiman menyebut ada sanksi bagi pengusaha yang menaikkan harga komoditas pangan strategis di atas HET Pemerintah

Kemendiktisaintek Tanggapi Adanya Usulan Pembatalan Disertasi Bahlil Lahadalia dari DGB UI: Sudah Tepat

Kemendiktisaintek RI turut memberikan tanggapan terkait adanya usulan dari DGB UI soal pembatalan disertasi Bahlil Lahadalia

Wamendagri Sebut Anggaran PSU Pilkada 24 Daerah akan Diatur Sehemat Mungkin: Jangan Dianggarkan untuk yang Gak Perlu

Wamendagri RI, Bima Arya menyebut bahwa pihaknya akan memastikan anggaran untuk PSU Pilkada di 24 daerah diatur sehemat mungkin

Ketua KPU Pastikan Tidak Merekrut Panitia Baru untuk Gelar PSU Pilkada di 24 Daerah, Begini Alasannya

Komisi Pemilihan Umum atau KPU menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan rekrutmen ulang panitia untuk PSU Pilkada 24 daerah

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;