Nasional, gemasulawesi - Kritikus politik Faizal Assegaf menyoroti kabar rangkap jabatan yang terjadi di lingkungan PT Pertamina Patra Niaga.
Perhatian publik tertuju pada Agustina Arumsari, yang saat ini menjabat sebagai Deputi Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sekaligus sebagai Komisaris di Pertamina Patra Niaga.
Isu ini mencuat karena Pertamina Patra Niaga tengah menghadapi kasus korupsi, sementara BPKP memiliki peran penting dalam mengaudit dan mengawasi keuangan negara, termasuk di badan usaha milik negara (BUMN) seperti Pertamina.
Publik pun mempertanyakan potensi konflik kepentingan yang bisa timbul dari rangkap jabatan tersebut, mengingat BPKP seharusnya menjadi lembaga independen yang mengawasi keuangan negara tanpa keterlibatan dalam struktur bisnis perusahaan yang diauditnya.
Menanggapi hal tersebut, Faizal Assegaf secara terbuka mengkritik praktik rangkap jabatan ini.
Melalui akun X resminya @faizalassegaf pada Rabu, 5 Maret 2025, ia mengungkapkan rasa kecewanya terhadap kondisi Pertamina yang menurutnya sarat dengan penyimpangan.
"Pertamina jadi sarang kawanan maling, bagaimana mau dibersihkan bila pengawas rangkap komisaris? Sangat mencolok permainan kotor!" tulis Faizal dalam cuitannya, sembari mengunggah ulang berita terkait Agustina Arumsari.
Lebih lanjut, Faizal menilai bahwa rangkap jabatan semacam ini bukan hanya berisiko menimbulkan konflik kepentingan, tetapi juga mencerminkan adanya sistem yang tidak sehat dalam pengelolaan BUMN.
Ia menyoroti bahwa kondisi ini berpotensi menciptakan situasi di mana pejabat yang seharusnya mengawasi justru memiliki keterlibatan dalam kebijakan perusahaan yang diauditnya.
Menurut Faizal, rangkap jabatan semacam ini hanya akan memperkuat dugaan bahwa ekosistem di dalam Pertamina semakin sulit dibersihkan dari praktik-praktik tidak sehat.
Ia menggambarkan situasi tersebut sebagai sebuah "kotak hitam" yang sulit ditembus, dengan berbagai kepentingan yang saling melindungi satu sama lain.
"Modus ginian beri kesan kuat jeruk makan jeruk, ujungnya jaringan mafia bebas berkuasa. Walhasil ekosistem Pertamina semakin menjadi kotak hitam," lanjut Faizal dalam cuitannya.
Kritik tajam dari Faizal Assegaf ini semakin menambah sorotan publik terhadap kebijakan pengelolaan BUMN, terutama terkait integritas dalam penempatan pejabat yang memiliki wewenang strategis.
Isu ini pun semakin menegaskan pentingnya transparansi dan pengawasan yang lebih ketat dalam tata kelola perusahaan negara, guna menghindari adanya tumpang tindih kepentingan yang bisa merugikan negara. (*/Risco)
