Guntur Romli Tanggapi Pemerintah yang Undur Pengangkatan CPNS Hingga Oktober 2025: Jangan Permainin Rakyat Gitu Lah

Tangkap layar video yang menampilkan politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli
Tangkap layar video yang menampilkan politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli Source: (Foto/Instagram/@gunromli)

Nasional, gemasulawesi - Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, memberikan tanggapan terkait keputusan pemerintah yang menunda jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. 

Keputusan ini menjadi sorotan karena sebelumnya, para calon abdi negara dijadwalkan untuk diangkat pada April hingga Mei 2025.

Namun, dengan adanya perubahan ini, pengangkatan PNS baru akan dilakukan pada Oktober 2025, sementara PPPK harus menunggu hingga Maret 2026.

Keputusan pemerintah ini langsung menuai reaksi negatif, terutama dari para pelamar CPNS. Banyak di antara mereka yang merasa dirugikan karena perubahan jadwal diumumkan secara mendadak.

Baca Juga:
Nilai Menhut Raja Juli Lakukan Kolusi Berjamaah dengan Politisi PSI, Faizal Assegaf: Rakus Menguras Uang Rakyat

Beberapa pelamar bahkan sudah mengundurkan diri dari pekerjaan lama mereka demi mempersiapkan diri menjadi PNS, tetapi kini harus menghadapi ketidakpastian akibat pengunduran jadwal tersebut.

Banyak calon PNS yang menilai bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan dampak keputusan ini terhadap kehidupan mereka.

Mereka telah berjuang melewati berbagai tahapan seleksi, mulai dari administrasi hingga ujian kompetensi, dengan harapan bisa segera diangkat menjadi abdi negara.

Namun, pengunduran jadwal ini membuat mereka harus menunggu lebih lama tanpa kepastian yang jelas mengenai nasib mereka ke depan.

Baca Juga:
Soroti Rencana Budi Arie Soal Koperasi Desa, Denny Siregar Nilai Pejabat Indonesia Tak Lihat Kemampuan Anggaran

Menanggapi polemik ini, Guntur Romli pun angkat bicara dan menyuarakan keberatan atas keputusan pemerintah.

Dalam cuitan yang diunggah melalui akun X resminya @GunRomli pada Minggu, 9 Maret 2025, ia meminta pemerintah untuk tidak mempermainkan rakyat, terutama para pelamar CPNS yang telah menaruh harapan besar pada seleksi ini.

"Jangan permainin rakyat gitu lah," tulis Guntur Romli dalam cuitannya.

Unggahan tersebut langsung mendapat banyak respons dari warganet yang turut merasakan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah.

Baca Juga:
Komentari Adanya Laporan Pengurangan Dana MBG, Adi Prayitno Sebut KPK Harus Gerak Cepat Ungkap dan Tangkap Pelaku

Banyak yang menilai bahwa keputusan ini menunjukkan kurangnya empati dari pihak berwenang terhadap para pelamar yang telah berkorban banyak demi mengikuti seleksi CPNS.

"Menterinya tidak punya empati," tulis balasan dari akun @ari***.

Kekecewaan ini mencerminkan betapa pentingnya transparansi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah, terutama yang menyangkut hajat hidup banyak orang.

Para pelamar CPNS berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan lebih rinci mengenai alasan di balik pengunduran ini serta memastikan bahwa tidak ada lagi perubahan mendadak yang dapat merugikan mereka. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Nilai Menhut Raja Juli Lakukan Kolusi Berjamaah dengan Politisi PSI, Faizal Assegaf: Rakus Menguras Uang Rakyat

Kritikus politik, Faizal Assegaf menilai bahwa Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni telah melakukan kolusi secara berjamaah

Soroti Rencana Budi Arie Soal Koperasi Desa, Denny Siregar Nilai Pejabat Indonesia Tak Lihat Kemampuan Anggaran

Pegiat medsos, Denny Siregar menyoroti rencana pemerintah yang akan bangun Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia

Komentari Adanya Laporan Pengurangan Dana MBG, Adi Prayitno Sebut KPK Harus Gerak Cepat Ungkap dan Tangkap Pelaku

Pengamat politik, Adi Prayitno menyebut KPK harus gerak cepat dalam menanggapi laporan yang sebut anggaran MBG dipangkas

Temukan Minyakita Dijual Tak Sesuai Takaran, Mentan Andi Amran Minta Tutup Perusahaan yang Memproduksi

Tanggapan Menteri Pertahanan, Andi Amran Sulaiman terkait penemuan penjualan minyakita yang tidak sesuai takaran dan HET

KPK Tanggapi Adanya Laporan Korupsi di Program MBG, Anggaran per Porsi Makanan 10 Ribu Dipangkas Jadi 8 Ribu

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengaku mendapat informasi adanya dugaan korupsi pada program makan bergizi gratis atau MBG

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;