Kader NasDem Tak Ada yang Masuk Kabinet Merah Putih, Surya Paloh Sebut Partainya Tahu Diri dan Punya Budaya Malu

Potret Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh ketika memberikan keterangan di hadapan awak media
Potret Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh ketika memberikan keterangan di hadapan awak media Source: (Foto/HO-ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari/aa)

Nasional, gemasulawesi - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, memberikan penjelasan mengenai alasan kader partainya tidak ada satu pun kader dalam Kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Presiden RI, Prabowo.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam sebuah acara di Bali, di mana ia menegaskan bahwa keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan etika politik dan sikap tahu diri dari Partai NasDem.

Surya Paloh menuturkan bahwa ketidakhadiran kader NasDem dalam kabinet merupakan bentuk kesadaran karena partainya bukan bagian dari koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu. Oleh sebab itu, ia menilai tidak pantas bagi NasDem untuk turut menikmati kekuasaan dalam pemerintahan baru.

“Kenapa kami (Partai NasDem) tak ada d dalam kabinet Prabowo? Karena kami tahu diri, ada budaya malu bagi kami,” jelas Surya Paloh, dilansir pada Jumat 4 April 2025.

Baca Juga:
Soal Retret Kepala Daerah Gelombang Dua, Kemendagri Sebut Bakal Dilangsungkan dengan Konsep yang Lebih Minimalis

Meski begitu, Surya Paloh mengakui bahwa pihaknya sempat ditawari kursi dalam pemerintahan. Namun tawaran tersebut secara tegas ditolak olehnya.

Menurutnya, langkah itu merupakan pembuktian bahwa tidak semua partai politik di Indonesia mengejar kekuasaan semata.

Ia ingin menunjukkan bahwa masih ada nilai-nilai moralitas dan kesadaran politik yang dijunjung tinggi oleh partainya.

Baginya, menolak jabatan adalah wujud integritas dan sikap konsisten terhadap prinsip politik yang telah dibangun oleh NasDem sejak awal.

Baca Juga:
Presiden Prabowo Diminta Tetapkan 3 April Jadi Hari NKRI, Susi Pudjiastuti Tak Setuju: Usulan Tidak Penting

Akan tetapi, absennya kader Partai NasDem dalam kabinet tidak serta-merta menjadikan partai tersebut berada di posisi oposisi.

Surya Paloh menegaskan bahwa partainya tetap akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran jika hal itu selaras dengan kepentingan bangsa.

Ia menyatakan bahwa dukungan bisa tetap diberikan, meskipun kontribusinya terbatas secara struktural dalam pemerintahan.

Bagi Surya Paloh, menjadi teman pemerintahan pun tetap bisa membawa manfaat melalui dialog, masukan, atau kontribusi dalam bentuk pendidikan politik.

Baca Juga:
Ferdinand Hutahaean Nilai Nama Baik UGM Telah Tercoreng Karena Isu Ijazah Palsu Jokowi Masih Jadi Sorotan

“Bukan berarti kami anti, melainkan komitmen nilai-nilai moralitas, esensi perubahan kami perjuangkan, perilaku sikap kami buktikan,” jelas Surya Paloh.

Dengan pernyataan tersebut, Surya Paloh ingin menegaskan bahwa politik tidak selalu soal jabatan dan kekuasaan, tetapi juga tentang menjaga konsistensi terhadap nilai dan sikap politik yang diyakini. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Soal Retret Kepala Daerah Gelombang Dua, Kemendagri Sebut Bakal Dilangsungkan dengan Konsep yang Lebih Minimalis

Wamendagri RI, Bima Arya menjelaskan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan pelaksanaan retret kepala daerah gelombang kedua

Presiden Prabowo Diminta Tetapkan 3 April Jadi Hari NKRI, Susi Pudjiastuti Tak Setuju: Usulan Tidak Penting

Mantan Menteri Kelautan, Susi Pudjiastuti meminta Presiden RI Prabowo Subianto mengabaikan usulan menjadikan tanggal 3 April jadi hari NKRI

Ferdinand Hutahaean Nilai Nama Baik UGM Telah Tercoreng Karena Isu Ijazah Palsu Jokowi Masih Jadi Sorotan

Politisi Ferdinand Hutahaean menilai bahwa nama baik UGM kini tercoreng karena isu ijazah palsu Joko Widodo yang tak kunjung usai

Jubir Istana Sebut Hilirisasi Jadi Jalan keluar Hadapi Tarif Impor AS, Rocky Gerung: Betul-betul Super Dungu itu

Pengamat Rocky Gerung menyoroti tanggapan Kantor Komunikasi Kepresidenan terkait kebijakan tarif impor yang diterapkan pemerintah AS

Mudik di Masa Lebaran Teguhkan Tradisi Bangsa Indonesia yang Khas

Mudik yang dilakukan di masa Lebaran meneguhkan tradisi bangsa yang khas yang belum tentu berkembang di negara muslim yang lain.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;