Dorong Pemerintah Indonesia Lawan Kebijakan Tarif Impor Amerika Serikat, Adi Prayitno: Kita Bangsa Strong

Tangkap layar video yang menampilkan pengamat Adi Prayitno sedang menyampaikan penjelasan
Tangkap layar video yang menampilkan pengamat Adi Prayitno sedang menyampaikan penjelasan Source: (Foto/YouTube/@Adi Prayitno Official)

Nasional, gemasulawesi - Pengamat politik Adi Prayitno mendorong pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas dalam merespons kebijakan dagang terbaru Amerika Serikat (AS) yang dinilai merugikan. 

Hal ini disampaikan Adi melalui unggahan di akun Instagram resminya @adiprayitno.official, merespons pengumuman Presiden AS Donald Trump yang secara mengejutkan memberlakukan tarif impor baru terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Trump menyebut kebijakan tersebut sebagai bagian dari "Liberation Day", yakni strategi ekonomi besar yang bertujuan membebaskan AS dari ketergantungan terhadap barang-barang impor.

Dalam pidatonya, Trump menegaskan bahwa seluruh barang impor kini dikenai tarif dasar sebesar 10 persen.

Baca Juga:
Kuasa Hukum Korban Yakin Oknum TNI AL Lakukan Pembunuhan Berencana Terhadap Jurnalis Kalsel, Begini Alasannya

Namun, negara-negara dengan defisit perdagangan besar terhadap AS, termasuk Indonesia, mendapat tambahan tarif sehingga total mencapai 32 persen.

Kebijakan ini langsung mengundang reaksi keras dari berbagai negara, termasuk sejumlah mitra dagang utama AS yang merasa dirugikan oleh langkah sepihak ini.

Adi Prayitno menanggapi dengan menyatakan bahwa Indonesia tidak boleh diam. Ia menilai Indonesia merupakan bangsa yang kuat dan memiliki kemampuan untuk memberikan respons yang setara terhadap tekanan dagang dari AS.

"Indonesia harus balas kebijakan dagang Amriki. Kita bangsa setrong. Urusan melawan kita jagonya. Tunduk ditindas atau bangkit melawan," tulis Adi Prayitno di unggahannya.

Baca Juga:
Denny Siregar Nilai Hidayat Nur Wahid Cuma Cari Muka usai Minta Presiden Tetapkan 3 April Sebagai Hari NKRI

Adi juga mengunggah sejumlah pemberitaan yang menunjukkan bahwa negara lain seperti Prancis dan Kanada telah berani mengambil sikap balasan terhadap kebijakan dagang AS.

Pernyataan Adi ini mendapat beragam tanggapan dari warganet.

Banyak yang mendukung seruannya agar Indonesia menunjukkan sikap tegas dalam menghadapi kebijakan perdagangan global yang dinilai tidak adil.

Salah satu pengguna Instagram dengan akun @teg*** menuliskan, “Setuju dng pak Adi, lawan itu kebijakan tarif AS,” menunjukkan dukungan penuh terhadap langkah perlawanan yang diusulkan.

Baca Juga:
Eks Stafsus Bantah Narasi Kemenkeu RI Tak Pernah Lapor Penggunaan Uang Hasil Pajak, Sebut Realisasi APBN Selalu Dirilis

Namun di sisi lain, ada pula warganet yang pesimis terhadap kemungkinan pemerintah mengambil langkah berani.

Salah satunya akun @pre*** menyampaikan keraguannya terhadap keberanian pemerintah.

“Jgn berharap benyak pd pemerintah saat ini, nyali tak sesuai pangkat,” tulisnya, menyiratkan ketidakpercayaan terhadap kapasitas pemerintah dalam mengambil sikap yang tegas.

Isu kebijakan dagang ini memang bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan politik luar negeri dan posisi tawar Indonesia di kancah global.

Tindakan sepihak yang diambil oleh AS memaksa negara-negara terdampak untuk mengevaluasi kembali hubungan dagang dan strategi diplomasi mereka. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Kuasa Hukum Korban Yakin Oknum TNI AL Lakukan Pembunuhan Berencana Terhadap Jurnalis Kalsel, Begini Alasannya

Kuasa hukum korban pembunuhan terhadap jurnalis wanita di Banjarbaru yakin tersangka oknum TNI AL melakukan pembunuhan berencana

Denny Siregar Nilai Hidayat Nur Wahid Cuma Cari Muka usai Minta Presiden Tetapkan 3 April Sebagai Hari NKRI

Denny Siregar menilai Hidayat Nur Wahid hanya cari muka ketika meminta Presiden tetapkan 3 April sebagai hari NKRI

Eks Stafsus Bantah Narasi Kemenkeu RI Tak Pernah Lapor Penggunaan Uang Hasil Pajak, Sebut Realisasi APBN Selalu Dirilis

Eks stafsus Menteri keuangan RI, Yustinus Prastowo bantah narasi Kemenkeu tidak menyampaikan penggunaan uang hasil pajak

Kader NasDem Tak Ada yang Masuk Kabinet Merah Putih, Surya Paloh Sebut Partainya Tahu Diri dan Punya Budaya Malu

Ketua Partai NasDem, Surya Paloh menjelaskan alasan mengapa tidak ada satu pun kader partainya yang berada di dalam kabinet Merah Putih

Soal Retret Kepala Daerah Gelombang Dua, Kemendagri Sebut Bakal Dilangsungkan dengan Konsep yang Lebih Minimalis

Wamendagri RI, Bima Arya menjelaskan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan pelaksanaan retret kepala daerah gelombang kedua

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;