Nasional, gemasulawesi - Rencana pemerintah untuk mengembalikan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) mendapat sorotan tajam dari pegiat media sosial Denny Siregar.
Ia mempertanyakan konsistensi kebijakan pendidikan nasional yang menurutnya kerap berubah-ubah sesuai dengan pergantian pejabat, tanpa memperhatikan rancangan jangka panjang yang matang.
Wacana menghidupkan kembali penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada Jumat 11 April 2025.
Ia menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari kebijakan baru di bidang pendidikan menengah untuk mengembalikan struktur pembelajaran seperti sebelum era Nadiem Makarim.
“Jurusan akan dihidupkan lagi, jadi nanti akan ada jurusan lagi IPA, IPS, dan Bahasa,” jelas Abdul Mu’ti saat mengumumkan rencana tersebut. Pernyataan itu sekaligus menandai berakhirnya sistem pembelajaran lintas disiplin yang sebelumnya diterapkan pada masa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2019–2024, Nadiem Makarim.
Sistem penjurusan sendiri sempat dihapus dengan alasan memberi fleksibilitas pada peserta didik dalam memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat.
Namun kini, kebijakan itu berbalik arah, dengan menghidupkan kembali pembagian jurusan seperti yang berlaku pada sistem pendidikan konvensional sebelumnya.
Menanggapi kebijakan ini, Denny Siregar menyampaikan kritik tajam melalui akun Instagram resminya @dennysiregar.
Ia mempertanyakan arah strategis negara dalam bidang pendidikan dan sektor-sektor penting lainnya yang menurutnya tampak tidak memiliki perencanaan jangka panjang yang konsisten.
“Kenapa negara ini kayak gak punya strategi matang dalam segala hal ya?” tulis Denny pada Sabtu 12 April 2025, sembari mengunggah ulang pernyataan Mendikdasmen yang akan menghidupkan kembali jurusan SMA.
Dalam unggahannya, Denny juga menyentil peran legislatif, khususnya DPR RI, yang menurutnya seharusnya menjadi pihak yang menyusun rancangan strategis pembangunan nasional dalam jangka panjang.
Ia menilai bahwa perubahan kebijakan yang terjadi saat ini bersifat acak dan tidak terlepas dari pengaruh kehendak pribadi penguasa.
“Kenapa ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum, tidak dirancang oleh DPR RI, supaya sekian puluh tahun ke depan negeri ini (Indonesia) bisa maju dan siapapun Presidennya harus melaksanakan sesuai rancangan strategis yang sudah disiapkan? Semua kebijakan kita itu random (asal-asalan), tergantung enaknya suasana hati Presidennya.” lanjut isi unggahan Denny.
Pernyataan tersebut menuai banyak tanggapan dari warganet, sebagian setuju dengan kekhawatiran Denny atas inkonsistensi kebijakan, sementara lainnya menilai pengembalian penjurusan adalah langkah yang tepat untuk mempermudah penyesuaian pembelajaran dan pengembangan kompetensi siswa sejak dini. (*/Risco)
