Nasional, gemasulawesi - Kementerian Keuangan menegaskan bahwa potongan video berisi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebut guru sebagai beban negara tidak benar.
Pihak Kemenkeu menilai isi video tersebut adalah informasi menyesatkan alias hoaks.
“Informasi yang menyebutkan guru dianggap beban negara adalah hoaks. Menteri Keuangan tidak pernah menyampaikan pernyataan tersebut,” ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro.
Deni menjelaskan bahwa video yang beredar merupakan hasil rekayasa deepfake dan bukan menampilkan secara utuh pidato Menteri Keuangan.
Ia menambahkan, pidato yang dipotong itu sebenarnya disampaikan dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu.
Ia mengimbau masyarakat agar lebih cermat dan bijaksana dalam menanggapi informasi yang beredar di media sosial.
“Marilah kita lebih bijak dalam menggunakan media sosial,” ucap Deni.
Sebagai catatan, pernyataan Sri Mulyani dalam forum tersebut sebenarnya membahas alokasi anggaran bagi guru dan dosen.
Baca Juga:
Semua Guru Kemenag Wajib Tersertifikasi dan Bergaji Minimal Rp2 Juta pada 2027
Sri Mulyani menyampaikan:
“Klaster kedua ditujukan untuk guru dan dosen, mencakup belanja mulai dari gaji hingga tunjangan kinerja. Sering kali di media sosial muncul anggapan bahwa profesi dosen atau guru kurang dihargai karena penghasilannya tidak besar. Hal ini menjadi salah satu tantangan bagi keuangan negara, apakah seluruhnya ditanggung APBN atau ada kontribusi dari masyarakat.”
Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 dengan nilai yang sangat besar.
Total dana yang dialokasikan mencapai Rp757,8 triliun.
Presiden RI Prabowo Subianto, saat menyampaikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangan pada Jumat (15/8), memaparkan arah penggunaan anggaran pendidikan.
Ia menegaskan bahwa dana tersebut akan difokuskan untuk meningkatkan mutu para guru di seluruh Indonesia.
Selain itu, anggaran juga diarahkan guna memperkuat pendidikan vokasi dan menyesuaikan kurikulum agar lebih selaras dengan kebutuhan dunia kerja.
Pemerintah mengalokasikan Rp178,7 triliun untuk gaji, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan guru serta dosen.
Baca Juga:
KAI Hadirkan Kereta Khusus Petani dan Pedagang untuk Perkuat Distribusi Hasil Bumi
Dukungan anggaran juga disiapkan bagi tunjangan profesi guru non-PNS maupun ASN daerah.
Prabowo menegaskan, program seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi akan diperkuat agar menjadi jembatan harapan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dalam memperoleh pendidikan terbaik.
Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan anggaran pendidikan harus tepat sasaran, sebab pendidikan berkualitas menjadi kunci utama dalam upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan. (*/Zahra)
