Nasional, gemasulawesi - Pemerintah belum merencanakan rekrutmen baru maupun penyesuaian gaji bagi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 2026.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kapasitas fiskal dalam RAPBN 2026 sebagian besar difokuskan untuk membiayai program prioritas nasional.
Karena alokasi anggaran lebih diarahkan ke program-program tersebut, pemerintah belum melakukan analisis khusus terkait kebijakan yang menyasar PNS.
Artinya, belum ada pembahasan resmi mengenai kemungkinan penyesuaian gaji atau rekrutmen baru bagi aparatur sipil negara.
Baca Juga:
Satgas Damai Cartenz Rekonstruksi Kasus Penembakan Brigpol Ronal
Pemerintah menekankan bahwa fokus anggaran saat ini tetap pada pencapaian prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan.
Sri Mulyani menegaskan, “Hingga saat ini, kami belum melakukan kajian khusus terkait rekrutmen maupun penyesuaian gaji.”
Sri Mulyani menyatakan bahwa koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) akan terus dilakukan.
Koordinasi ini terkait dengan pembahasan mengenai formasi dan kebutuhan aparatur sipil negara (PNS).
Baca Juga:
Payment ID Dijamin Aman, Pemerintah dan BI Tegaskan Tidak Memata-matai Transaksi Pribadi
Meski demikian, pemerintah tetap menekankan bahwa kapasitas fiskal menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.
Sri Mulyani menyampaikan, “Tahun ini penerimaan sudah dilakukan. Keputusan selanjutnya akan menyesuaikan kebutuhan kementerian/lembaga serta daerah, tetapi kapasitas fiskal tetap menjadi pertimbangan utama.”
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 direncanakan dengan defisit mencapai Rp636,8 triliun atau 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Total belanja negara ditargetkan sebesar Rp3.786,5 triliun, meningkat 7,3 persen dibandingkan proyeksi 2025.
Baca Juga:
Penyesuaian Transfer ke Daerah 2026: Peluang Perkuat Sinergi dan Kemandirian Fiskal Daerah
Rincian belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp3.136,5 triliun atau naik 17,8 persen, terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp1.498,3 triliun meningkat 17,5 persen, serta belanja non-K/L Rp1.638,2 triliun naik 18 persen.
Kenaikan belanja ini, menurut Sri Mulyani, terutama dialokasikan untuk delapan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, pembangunan desa serta penguatan koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global.
Sri Mulyani menjelaskan, “Hanya untuk program MBG saja naik Rp330 triliun, sehingga kenaikan belanja untuk beberapa prioritas pemerintah memang cukup signifikan.”
Berbeda dengan pertumbuhan belanja pemerintah pusat, anggaran transfer ke daerah (TKD) justru turun 24,8 persen menjadi Rp650 triliun. Penurunan ini dijelaskan sebagai langkah menyesuaikan dinamika kebijakan fiskal nasional sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah.
Baca Juga:
Warga Jakarta Diajak Terlibat dalam Pembangunan Lewat Skema Pembiayaan Kreatif
Sementara itu, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.147,7 triliun, meningkat 9,8 persen dibanding proyeksi APBN 2025
Kenaikan pendapatan terutama didorong oleh penerimaan pajak yang ditargetkan tumbuh 13,5 persen menjadi Rp2.357,7 triliun.
Untuk penerimaan kepabeanan dan cukai, ditetapkan naik 7,7 persen menjadi Rp33,43 triliun, sehingga total penerimaan perpajakan pada RAPBN 2026 mencapai Rp2.692 triliun atau tumbuh 12,8 persen.
Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dipatok sebesar Rp455 triliun, turun 4,7 persen dari proyeksi 2025 akibat hilangnya penerimaan dividen BUMN yang dialihkan ke BPI Danantara. (ANTARA)
