Nasional, gemasulawesi - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada warga ibu kota untuk turut berperan dalam pembangunan daerah.
Partisipasi tersebut diarahkan melalui skema pendanaan alternatif atau creative financing sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
Langkah ini diambil untuk membantu mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah yang tengah dihadapi saat ini.
"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa membangun kota ini sendirian. Keterlibatan dari semua elemen, terutama masyarakat, sangat dibutuhkan," ujar Suharini Eliawati, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta.
Baca Juga:
Pemerintah Tegaskan Kepercayaan pada Data BPS, Pertumbuhan Ekonomi Q2 2025 Capai 5,12 Persen
Masyarakat dan pelaku non-pemerintah bisa ambil bagian dalam skema creative financing, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Salah satu bentuknya bisa melalui badan usaha yang terlibat dalam kerja sama dengan pemerintah daerah, seperti dalam skema KPBDU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Daerah).
Tak hanya itu, pihak swasta atau pemodal juga bisa menjalin kerja sama melalui berbagai mekanisme, misalnya dengan memanfaatkan aset daerah, skema bangun guna serah (BGS), bangun serah guna (BSG), maupun lewat instrumen pasar modal atau produk investasi alternatif lainnya.
Suharini menjelaskan bahwa pembiayaan kreatif hadir dalam beragam bentuk seperti obligasi, sukuk, hingga kontrak investasi kolektif.
Baca Juga:
DPR Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset, Pemerintah: Itu Langkah Positif
Lewat instrumen-instrumen tersebut, masyarakat bisa ambil bagian dalam struktur pendanaan proyek pembangunan kota.
Warga yang berminat terlibat dalam pendanaan alternatif ini disarankan untuk terlebih dahulu mengenali proyek atau sektor yang menjadi prioritas dan sejalan dengan minat mereka.
"Misalnya di sektor transportasi publik, pengelolaan air, atau pengembangan kawasan berbasis transit," ujar Suharini.
Setelah menentukan bidangnya, masyarakat bisa menyampaikan proposal awal kepada Gubernur DKI, dinas teknis terkait, BUMD terkait, atau juga melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta.
Proposal yang masuk akan ditelaah oleh Pemprov bersama pihak-pihak yang berwenang.
Bila dinilai memenuhi kriteria kelayakan, maka akan dilanjutkan ke tahap pembahasan teknis secara lebih mendalam.
Beragam proyek strategis yang dapat ditawarkan kepada calon investor mencakup sektor transportasi, infrastruktur, sistem pengelolaan air bersih maupun air limbah, yang biasanya dijalankan oleh BUMD dan BLUD di wilayah DKI.
Tak hanya itu, kolaborasi dengan sektor swasta juga terbuka di bidang properti, pariwisata, ekonomi sirkular, hingga telekomunikasi.
Baca Juga:
Patroli Gabungan Gagalkan Aksi Bom Ikan di Talatako, Dua Pelaku Ditangkap
Ada pula peluang pengembangan proyek seperti Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT), termasuk kawasan tertentu seperti Grogol Petamburan dan Bumi Perkemahan Ragunan yang juga bisa dikerjakan bersama. (*/Zahra)
