BPOM Tindak Lanjuti Temuan Mi Instan di Taiwan

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar. Source: (Foto/ANTARA)

Nasional, gemasulawesi - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan komitmennya untuk terus menjalin koordinasi dengan otoritas berwenang di Taiwan.

Langkah ini dilakukan guna memastikan tindak lanjut terhadap temuan mi instan asal Indonesia yang diperiksa oleh pihak Taiwan.

Produk tersebut diketahui mengandung etilen oksida berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan otoritas setempat.

Selain dengan Taiwan, BPOM juga akan melibatkan pihak terkait lainnya agar persoalan ini bisa ditangani secara menyeluruh.

Baca Juga:
Inilah Sinopsis Film Menuju Pelaminan, Film Berskala Nasional Pertama yang Menggunakan Pendekatan Produksi Virtual

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, di Jakarta pada Jumat menyampaikan bahwa pihaknya telah memperoleh laporan dari Pemerintah Taiwan.

Informasi tersebut terkait temuan kandungan etilen oksida (EtO) pada produk mi instan Indomie varian Rasa Soto Banjar Limau Kulit.

Produk ini diketahui diproduksi oleh perusahaan Indofood dan menjadi perhatian setelah hasil uji dari otoritas Taiwan diumumkan.

Ia menuturkan bahwa produsen sudah memberikan laporan serta klarifikasi, bahwa produk tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Taiwan.

Baca Juga:
Pemulangan Jenazah Staf KBRI Lima Zetro Leonardo Purba dan Peninjauan Perlindungan Diplomat RI

Taruna berkata, “Produk itu bukan hasil ekspor resmi dari produsen ke Taiwan.”

Ekspor produk tersebut, menurutnya, diduga dilakukan oleh pihak trader, bukan importir resmi dari produsen, sehingga berlangsung tanpa sepengetahuan perusahaan.

Ia menambahkan, pihak produsen saat ini tengah melakukan penelusuran terkait bahan baku yang digunakan dalam produk tersebut.

Penyelidikan juga dilakukan untuk mencari tahu penyebab munculnya temuan, dan hasilnya akan segera disampaikan kepada BPOM.

Baca Juga:
Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Ia menjelaskan bahwa temuan tersebut muncul karena Taiwan menetapkan aturan ketat, yakni kadar EtO total dalam pangan harus nol atau tidak terdeteksi.

Menurutnya, standar tersebut berbeda dengan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, maupun Indonesia yang membedakan batas aman antara EtO dan kloroetanol (2-CE) sebagai analit, bukan menjadikannya batas EtO total.

Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini Codex Alimentarius Commission (CAC), organisasi internasional di bawah WHO dan FAO, belum menetapkan batas maksimum residu EtO.

Berdasarkan penelusuran data registrasi, BPOM memastikan bahwa varian produk tersebut sudah memiliki izin edar resmi sehingga aman beredar di Indonesia dan tetap layak dikonsumsi.

Baca Juga:
Perampokan Rumah Kosong di Duren Sawit, Dua Pelaku Ditangkap Polisi

BPOM juga mengingatkan masyarakat agar tidak gegabah dalam menyikapi informasi ini, melainkan tetap bersikap bijak dan cerdas sebagai konsumen dengan selalu melakukan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli maupun mengonsumsi produk pangan.

Tidak hanya itu, BPOM menganjurkan agar masyarakat memperhatikan informasi nilai gizi serta takaran saji yang tertera pada kemasan. (ANTARA)

...

Tags

Artikel Terkait

wave

Abdul Muhaimin Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji

Abdul Muhaimin mendesak KPK segera tetapkan tersangka korupsi kuota haji, demi kepastian hukum dan menjaga nama baik NU.

Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah mempercepat program prioritas nasional, mulai dari koperasi desa, kampung nelayan, hingga revitalisasi tambak.

Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden Prabowo merencanakan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, memperluas sasaran dari desil 1-2 hingga 5 demi pemerataan pendidikan.

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Khalid Basalamah Disorot

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, menyoroti peran Khalid Basalamah serta kejanggalan pembagian kuota tambahan.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;