BPOM Tindak Lanjuti Temuan Mi Instan di Taiwan

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar. Source: (Foto/ANTARA)

Nasional, gemasulawesi - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan komitmennya untuk terus menjalin koordinasi dengan otoritas berwenang di Taiwan.

Langkah ini dilakukan guna memastikan tindak lanjut terhadap temuan mi instan asal Indonesia yang diperiksa oleh pihak Taiwan.

Produk tersebut diketahui mengandung etilen oksida berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan otoritas setempat.

Selain dengan Taiwan, BPOM juga akan melibatkan pihak terkait lainnya agar persoalan ini bisa ditangani secara menyeluruh.

Baca Juga:
Inilah Sinopsis Film Menuju Pelaminan, Film Berskala Nasional Pertama yang Menggunakan Pendekatan Produksi Virtual

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, di Jakarta pada Jumat menyampaikan bahwa pihaknya telah memperoleh laporan dari Pemerintah Taiwan.

Informasi tersebut terkait temuan kandungan etilen oksida (EtO) pada produk mi instan Indomie varian Rasa Soto Banjar Limau Kulit.

Produk ini diketahui diproduksi oleh perusahaan Indofood dan menjadi perhatian setelah hasil uji dari otoritas Taiwan diumumkan.

Ia menuturkan bahwa produsen sudah memberikan laporan serta klarifikasi, bahwa produk tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Taiwan.

Baca Juga:
Pemulangan Jenazah Staf KBRI Lima Zetro Leonardo Purba dan Peninjauan Perlindungan Diplomat RI

Taruna berkata, “Produk itu bukan hasil ekspor resmi dari produsen ke Taiwan.”

Ekspor produk tersebut, menurutnya, diduga dilakukan oleh pihak trader, bukan importir resmi dari produsen, sehingga berlangsung tanpa sepengetahuan perusahaan.

Ia menambahkan, pihak produsen saat ini tengah melakukan penelusuran terkait bahan baku yang digunakan dalam produk tersebut.

Penyelidikan juga dilakukan untuk mencari tahu penyebab munculnya temuan, dan hasilnya akan segera disampaikan kepada BPOM.

Baca Juga:
Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Ia menjelaskan bahwa temuan tersebut muncul karena Taiwan menetapkan aturan ketat, yakni kadar EtO total dalam pangan harus nol atau tidak terdeteksi.

Menurutnya, standar tersebut berbeda dengan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, maupun Indonesia yang membedakan batas aman antara EtO dan kloroetanol (2-CE) sebagai analit, bukan menjadikannya batas EtO total.

Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini Codex Alimentarius Commission (CAC), organisasi internasional di bawah WHO dan FAO, belum menetapkan batas maksimum residu EtO.

Berdasarkan penelusuran data registrasi, BPOM memastikan bahwa varian produk tersebut sudah memiliki izin edar resmi sehingga aman beredar di Indonesia dan tetap layak dikonsumsi.

Baca Juga:
Perampokan Rumah Kosong di Duren Sawit, Dua Pelaku Ditangkap Polisi

BPOM juga mengingatkan masyarakat agar tidak gegabah dalam menyikapi informasi ini, melainkan tetap bersikap bijak dan cerdas sebagai konsumen dengan selalu melakukan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli maupun mengonsumsi produk pangan.

Tidak hanya itu, BPOM menganjurkan agar masyarakat memperhatikan informasi nilai gizi serta takaran saji yang tertera pada kemasan. (ANTARA)

...

Tags

Artikel Terkait

wave

Abdul Muhaimin Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji

Abdul Muhaimin mendesak KPK segera tetapkan tersangka korupsi kuota haji, demi kepastian hukum dan menjaga nama baik NU.

Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah mempercepat program prioritas nasional, mulai dari koperasi desa, kampung nelayan, hingga revitalisasi tambak.

Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden Prabowo merencanakan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, memperluas sasaran dari desil 1-2 hingga 5 demi pemerataan pendidikan.

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Khalid Basalamah Disorot

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, menyoroti peran Khalid Basalamah serta kejanggalan pembagian kuota tambahan.

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Greenland 2: Migration, Perjalanan yang Berbahaya setelah Bencana yang Mengakhiri Peradaban

Sekuel film Greenland, berjudul Greenland 2: Migration, akan tiba awal 2026 nanti, menceritakan kisah kehidupan setelah bencana

Membisu di Balik Deru Alat Berat: Teka-teki Bungkamnya Polres Parigi Moutong dalam Pusaran Tambang Ilegal Buranga

Kinerja Polres Parigi moutong tampaknya perlu dievaluasi berkaitan dengan keberadaan tambang ilegal buranga yang dinilai tak tersentuh hukum

Nasib Nyawa di Gunung Nasalane: Menanti Keadilan yang Belum Menyentuh Dg Aras

Hukum yang tak bertaring dihadapan pemodal tambang ilegal, hampir terjadi disemua titik PETI yang tersebar di Parigi moutong.

Tebalnya Tembok "Imunitas" Tambang Ilegal Buranga: Mengapa Hukum Tak Berdaya Dihadapan Reni?

Polres Parigi Moutong dinilai tak bertaring dihadapan Reni salah satu tokoh sentral dibalik beroperasinya tambang ilegal di Desa Buranga.

Diduga Kebal Hukum, Kelompok Haji Anjas, Mustari dan Ahmad Geser Operasi Tambang Ilegal ke Desa Buranga

Dugaan kebal hukum pengelola PETI di Desa Buranga mencuat, seolah tidak perduli hukum aktifitas tambang ilegal Buranga tetap beroperasi.


See All
; ;