DPR Bantah Terima Surat Presiden Terkait Pergantian Kapolri

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Source: (Foto/ANTARA)

Nasional, gemasulawesi - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa kabar mengenai adanya surat dari Presiden Prabowo Subianto tidak benar.

Surat yang dimaksud disebut-sebut berkaitan dengan rencana pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Isu tersebut sebelumnya beredar luas dan menimbulkan spekulasi mengenai kemungkinan adanya pergantian pucuk pimpinan di Polri.

Namun, Dasco dengan tegas membantah bahwa DPR telah menerima surat semacam itu dari Presiden.

Baca Juga:
Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Dasco menekankan bahwa sampai Jumat malam, pimpinan DPR sama sekali belum mendapatkan surat apa pun terkait isu tersebut.

"Sampai sekarang, pimpinan DPR belum menerima surat dari Presiden soal pergantian Kapolri," kata Dasco.

Nasir Djamil, anggota Komisi III DPR RI, menyatakan bahwa pihaknya belum mendapat informasi resmi. Informasi tersebut terkait surat presiden mengenai penggantian Kapolri.

Kabar mengenai pengiriman surat dari Presiden Prabowo ke DPR soal pergantian Kapolri tengah beredar.

Baca Juga:
Polda Bali Hentikan Penyelidikan Kasus Royalti Mie Gacoan, Diselesaikan Lewat Keadilan Restoratif

"Kami belum tahu pasti apakah kabar itu benar, karena sejauh ini kami sendiri belum menerima informasi soal adanya supres ke DPR terkait pergantian Kapolri. Tapi kalau memang benar ada, itu memang menjadi hak prerogatif presiden," ucap Nasir.

Menurut dia, proses pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sudah diatur dalam undang-undang.

Hal itu merupakan hak prerogatif presiden.

Namun, keputusan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

Baca Juga:
Purbaya Hadapi Tantangan Pajak dan Kepercayaan Investor sebagai Menteri Keuangan Baru

Undang-undang mengatur bahwa pengangkatan maupun pemberhentian Kapolri merupakan kewenangan presiden.

Tetapi, keputusan itu tetap harus mendapat persetujuan dari DPR.

"Kalau memang surat itu ada, berarti sudah sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.

Sementara itu, Nasir turut menanggapi munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai sejumlah nama yang digadang-gadang akan menggantikan Jenderal Listyo Sigit sebagai Kapolri.

Baca Juga:
Dahnil Anzar Simanjuntak Resmi Dilantik Wakil Menteri Haji dan Umrah

"Begitu juga dengan nama-nama yang beredar, ada inisial D dan S. Kami sendiri juga tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Apakah D itu Wakapolri saat ini? Atau S itu Suyudi, Kepala BNN? Kami benar-benar belum paham," ujarnya.

Karena itu, ia menegaskan bahwa sampai saat ini DPR belum menerima konfirmasi resmi terkait hal tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa urusan ini merupakan wewenang presiden. (ANTARA)

...

Tags

Artikel Terkait

wave

BPOM Tindak Lanjuti Temuan Mi Instan di Taiwan

BPOM menegaskan koordinasi dengan Taiwan terkait temuan etilen oksida pada mi instan, pastikan izin edar di Indonesia aman.

Abdul Muhaimin Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji

Abdul Muhaimin mendesak KPK segera tetapkan tersangka korupsi kuota haji, demi kepastian hukum dan menjaga nama baik NU.

Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah mempercepat program prioritas nasional, mulai dari koperasi desa, kampung nelayan, hingga revitalisasi tambak.

Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden Prabowo merencanakan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, memperluas sasaran dari desil 1-2 hingga 5 demi pemerataan pendidikan.

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

Berita Terkini

wave

Pasok Narkoba ke Nelayan Pesisir, Pria di Bolano Tengah Ditangkap Polisi

Polisi membekuk pria berinisial SP di Bolano Tengah Parigi Moutong karena mengedarkan sabu asal Palu kepada pekerja kapal ikan.

Bawa 9 Paket Sabu dari Kota Palu, Pria Parigi Tengah Tak Berkutik Digerebek Polisi

Polisi tangkap pengedar sabu berinisial RSL di Desa Pelawa Parigi Tengah dan menyita 9 paket sabu pasokan dari Palu.

Wanita 46 Tahun Ditangkap di Kamar Kos Tolai, Polisi Sita Belasan Paket Sabu Siap Edar

Polsek Torue menangkap dua terduga pengedar sabu beserta 20 paket barang bukti dalam penggerebekan di Desa Tolai Parigi Moutong.

Jejak Pelarian Maling Motor Asal Parigi Moutong Akhirnya Terendus Polisi di Sigi

Polres Parigi Moutong ungkap modus curanmor di teras rumah dan tangkap pelaku FA di Sigi beserta barang bukti Honda Scoopy.

Dilema Regulasi CSR Parimo Disorot DPRD, Pengusaha Udang Siap Bayar Tapi Pemda Tak Punya Dasar Hukum

Pemda Parimo dilarang Kemenkeu pungut langsung CSR tambak udang Rp200/kg. Perda baru disiapkan agar penyaluran dana sosial tetap legal.


See All
; ;