PLN Operasikan Gardu Induk Terbesar di Timur Indonesia

<p>Foto: PLN Operasikan Gardu Induk Terbesar di Timur Indonesia.</p>
Foto: PLN Operasikan Gardu Induk Terbesar di Timur Indonesia.

GemasulawesiPT PLN menyelesaikan penambahan kapasitas dan pemberian tegangan perdana pada Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi atau GITET Wotu sebesar 250 MVA yang berlokasi di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Penambahan kapasitas dan pemberian tegangan perdana itu membuat GITET Wotu menjadi gardu induk PLN terbesar di bagian timur Indonesia.

“Penambahan kapasitas ini merupakan upaya kami untuk menghadirkan listrik yang berkualitas dan andal, khususnya di Pulau Sulawesi,” kata General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi Defiar Anis dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Jumat, 8 Oktober 2021.

Baca juga: Bank Dunia Kasih Pinjaman Indonesia Rp5,4 T untuk Bangun PLTA 1 GW

Dia menambahkan, energize pada GITET Woku diharapkan dapat meningkatkan pasokan daya listrik di Sulawesi Tenggara.

Menurutnya, penambahan kapasitas dan pemberian tegangan perdana GITET Wotu akan membuka peluang lebih besar untuk pertumbuhan investasi dan ekonomi.

Kebutuhan listrik di Sulawesi diprediksi akan meningkat seiring pertumbuhan industri di wilayah tersebut, khususnya untuk industri smelter.

Kebutuhan listrik untuk fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter di Sulawesi diproyeksikan lebih dari 6.000 MVA.

Sebelumnya, PLN juga telah menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik sebesar 738 MVA dengan beberapa perusahaan, seperti Arafura Surya Alam di Sulawesi Utara, PT Banyan Tumbuh Lestari di Gorontalo, PT Huadi Nickel Alloy Indonesia, PT Ceria Nugraha Indotama, PT Bintang Smelter Indonesia dan PT Macika Mineral Industri di Sulawesi Tenggara.

PLN mengedepankan penggunaan komponen dalam negeri dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Baca Juga: Selebriti Dukung Kampanye Penggunaan Media Sosial Bertanggungjawab

GITET Wotu memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai sebesar 44 persen. Angka tersebut lebih besar dari persentase yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 54 Tahun 2021.

Regulasi itu menyebutkan secara rinci persentase minimum TKDN yang harus dipenuhi dalam setiap jenis proyek infrastruktur ketenagalistrikan bergantung kapasitasnya baik untuk pembangkit, gardu induk, maupun transmisi.

“Kami senantiasa meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri dalam setiap kegiatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan PLN. Penggunaan TKDN di berbagai proyek kelistrikan terutama dalam masa pandemi COVID-19 diharapkan dapat memacu perekonomian nasional,” kata Defiar Anis. (****)

Baca juga: Krisis Listrik Desa Suli Indah Bakal Teratasi

...

Artikel Terkait

wave

Selebriti Dukung Kampanye Penggunaan Media Sosial Bertanggungjawab

Selebriti dan influencer Indonesia, Luna Maya, mendukung kampanye penggunaan media sosial bertanggungjawab dalam acara digital.

Presiden Jokowi Tetapkan 3103 Orang Komponen Cadangan TNI

Presiden Jokowi, menetapkan 3103 orang anggota komponen cadangan Tentara Nasonal Indonesia atau TNI, di Bandung, Jawa Barat,

AJI Desak DPR dan Pemerintah Hapus Pasal RUU KUHP dan ITE

AJI desak DPR dan pemerintah menghapus pasal-pasal dalam RUU KUH Pidana dan ITE yang mengancam kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi.

Menteri Sosial Risma Berkantor di Papua Tahun Ini

Sekretaris Jenderal Kemensos menjelaskan, Menteri Sosial Risma akan berkantor di Papua, sambil mempersiapkan program pemberdayaan.

Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Hindari Konflik Kepentingan

Kementerian dalam negeri (Kemendagri) mengingatkan pimpinan daerah tetap bekerja profesional dan menghindari terlibat konflik kepentingan.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;