Gemasulawesi– Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Nurul Amalia Salabi, mendorong agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menentukan jadwal Pemilu 2024.
“Karena penyelenggaraannya butuh kepastian, termasuk partai politik yang bersiap menuju 2024,” ungkap Nurul, Minggu 24 Oktober 2021.
Dia menyebut, KPU punya dasar hukum yang kuat untuk menentukan hari pemungutan suara 2024. Sehingga diharapkan di tengah pelaksanaan seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu, tidak membuat KPU menjadi tidak berani menentukan sikap.
Baca juga: Bawaslu: Bupati Parigi Moutong Tidak Penuhi Unsur Pelanggaran Pemilu
“Yang terpenting dari semua keputusan KPU adalah KPU bisa menjamin pihaknya bisa bersikap jujur dan adil pada peserta pemilu,” kata dia.
Jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 hingga kini belum diputuskan. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat bersama Menteri Dalam Negeri dan penyelenggara pemilu urung menemukan kesepakatan mengenai penentuan tanggal.
KPU mengusulkan agar pemungutan suara Pemilu 2024 digelar 21 Februari, sedangkan pemerintah ingin diadakan pada 15 Mei 2024.
Beberapa fraksi menyatakan tak setuju dengan usulan pemerintah. Misalnya Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
Mereka menilai jadwal pemilu tak seharusnya dimundurkan ke bulan Mei lantaran bakal berimpitan dengan tahapan Pilkada 2024.
Baca Juga: Ajang Timnas U-23 Terancam Tak Bisa Kibarkan Bendera Merah-Putih
Perludem menilai KPU memiliki kewenangan dalam menetapkan jadwal hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu 2024.
“Di konstitusi, KPU dijamin bersikap mandiri,” kata dia.
Setidaknya ada tiga dasar hukum yang menegaskan kewenangan KPU itu. Pertama, Pasal 22 E UUD 1945 menyebutkan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang besifat nasional, tetap, dan mandiri.
Kedua, di UU Pemilu pada pasal 167 menyebut secara tegas bahwa penentuan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ditentukan dengan keputusan KPU.
Kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 Tahun 2016 yang menguatkan kemandirian KPU, yaitu konsultasi pada DPR dan pemerintah dalam membuat peraturan KPU (PKPU) tidak mengikat.
“Apa yang diusulkan pemerintah atau anggota Komisi II hanya usulan kepada KPU,” pungkasnya. (***)
Baca juga: Kejaksaan Proses 94 Perkara Pelanggaran Pemilu, Empat Dari Sulawesi Tengah
