Ketua KPU Hasyim Asy’ari Sebut Temuan Korupsi KPK Bukan Prestasi

<p>Ketua KPU Hasyim Asy&#8217;ari Temuan Korupsi KPK Bukan Prestasi</p>
Ketua KPU Hasyim Asy’ari Temuan Korupsi KPK Bukan Prestasi

Nasional, gemasulawesi – Ketua KPU Hasyim Asy’ari sebut temuan kasus korupsi oleh KPK maupun pelanggaran penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu bukan suatu prestasi, melainkan dianggap jadi sebuah kegagalan.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program apapun yang bertujuan untuk mencegah korupsi atau pelanggaran pemilu tidak berjalan efektif.

“Maaf, saya sering membayangkan kalau ada tayangan, ketika ada berapa orang yang melanggar, itu bukan prestasi KPK menurut saya, dan juga bukan prestasi Bawaslu, tapi merupakan sebuah kegagalan”, ucapnya di agenda. Politik Cerdas berintegritas di Kantor KPK, Jakarta, Rabu, 18 Mei 2022.

Baca Juga: Menparekraf : Kunjungan Wisatawan Mancanegara Telah Dibuka

Ia juga mengatakan bahwa hal itu menunjukkan bahwa proyek atau program pencegahan tidak efektif ketika tugas penindakan masih berlangsung.

Namun, Hasyim juga tetap mengapresiasi KPK yang belakangan ini menawarkan program pencegahan korupsi dan edukasi. Termasuk program Politik Cerdas Berintegritas.

“Kami menyambut baik program politik cerdas yang dimiliki KPK, dan pada kesempatan ini sangat strategis karena yang diundang dan wajib hadir adalah pimpinan parpol,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Hasyim juga menyoroti fenomena saling lapor ke aparat penegak hukum di kalangan peserta pemilu. Ia mengatakan aksi tersebut kerap digunakan untuk menjatuhkan lawan politik.

Hasyim mengatakan, seringkali ada calon yang akan melaporkan calon lawannya ke KPK, ke lembaga penegak hukum agar kemudian mendapat publikasi sehingga yang bersangkutan mendapat kesan, citra seolah-olah yang bersangkutan punya masalah.

Menurut Hasyim, KPU tetap bersikap fair terhadap calon yang terkait dengan kasus tertentu, meski belum tentu terlibat. Keputusan pengadilan. tetap menjadi acuan KPU.

“Kami tetap akan berprasangka baik pada orang tersebut selama tidak ada keputusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentunya,” jelasnya.

KPK menggelar executive briefing atau pengarahan eksekutif kepada 20 pimpinan dan pengurus parpol pada Rabu, 18 Mei 2022.

Baca: Satgas Pengamanan Perbatasan TNI Temukan Ladang Ganja di Papua

Partai politik yang diundang dalam agenda ini adalah peserta pemilu 2019 yang terdaftar di KPU.

Dalam acara tersebut, pimpinan dan pengurus parpol mendapat informasi tentang pencegahan korupsi. Mereka juga menandatangani pakta integritas melawan korupsi. (*)

Baca: Teknologi Sistem Informasi Bencana Bisa Mengurangi Dampak Bencana

Kunjungi Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Satgas Pengamanan Perbatasan TNI Temukan Ladang Ganja di Papua

Satgas Pengamanan Perbatasan TNI menemukan ladang ganja di jalan lintas Jayapura Wamena KM 139, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Papua

16 DPC Demokrat Sulsel Ancam Boikot Pelantikan Ketua Demokrat Sulsel

16 DPC Demokrat Sulsel ancam akan boikot acara pelantikan Ketua Demokrat Sulsel, Ni’matullah yang telah ditetapkan oleh

Ustadz Abdul Somad Unggah Foto Dan Video Ditahan Imigrasi Singapura

Ustadz Abdul Somad unggah foto dan video saat di tahan imigrasi Singapura yang mengejutkan warga net karena dalam unggahan itu

Elektabilitas Prabowo Subianto Bersaing Ketat Dengan Ganjar Pranowo

Elektabilitas Prabowo Subianto bersaing ketat dengan Ganjar Pranowo berdasarkan Lembaga survei Indometer. Menurut survei Lembaga Indometer

Keputusan Rapat Konsinyasi DPR dan KPU Sepakat Kampanye 75 Hari

Keputusan Rapat Konsinyasi DPR dan KPU sepakat masa kampanye pemilu tahun 2024 dipangkas jadi 75 hari, Jumat

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;