Nasional, gemasulawesi - Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, mengklarifikasi bahwa Burhanis, seorang bos rental mobil asal Jakarta yang tewas dalam insiden main hakim sendiri di Pati, tidak melakukan koordinasi dengan pihak penyidik sebelum pergi ke Pati untuk mencari mobil yang hilang.
Hal ini menjadi sorotan karena keterangan ini mengungkapkan bahwa Burhanis berangkat sendiri ke Pati tanpa menginformasikan keberangkatannya kepada pihak berwenang, yang pada gilirannya memicu konflik dengan warga setempat.
Nicolas Ary Lilipaly menjelaskan bahwa Burhanis sebelumnya telah melaporkan kehilangan mobilnya kepada Polres Metro Jakarta Timur pada Februari 2024.
Dalam laporannya, Burhanis mengindikasikan bahwa mobil yang hilang berada di wilayah Banten, dan berdasarkan petunjuk GPS, penyidik sudah dipersiapkan untuk pergi ke sana.
Namun, sebelum penyidik bisa bertindak, Burhanis memberitahukan bahwa mobilnya sudah tidak berada lagi di Banten.
Pihak kepolisian berharap Burhanis akan memberikan informasi lebih lanjut tentang keberadaan mobilnya, namun tidak ada kabar dari Burhanis dalam beberapa bulan terakhir sebelum akhirnya terjadi insiden tragis di Pati.
Nicolas Ary Lilipaly menegaskan bahwa tidak ada koordinasi atau komunikasi yang dilakukan oleh Burhanis dengan pihak kepolisian terkait rencana pergi ke Pati untuk mengambil kembali mobilnya yang hilang.
Ini menunjukkan bahwa keberangkatan Burhanis ke Pati dilakukan tanpa persetujuan atau pengawasan dari pihak berwenang, yang pada akhirnya berujung pada kejadian main hakim sendiri yang fatal.
Dalam insiden tersebut, Burhanis bersama tiga temannya diserang oleh warga setempat setelah diduga sebagai pencuri mobil.
Meskipun Burhanis dan teman-temannya mencoba menjelaskan maksud kedatangan mereka, namun amarah massa tidak terbendung.
Akibatnya, Burhanis tewas dan tiga temannya mengalami luka serius yang memerlukan perawatan intensif di rumah sakit.
Peristiwa ini mengundang perhatian publik terhadap tindakan main hakim sendiri yang berpotensi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain tanpa proses hukum yang adil dan benar.
Diskusi tentang penegakan hukum yang adil, perlunya menghindari kekerasan massa, serta pentingnya kerja sama antara masyarakat dan pihak kepolisian menjadi fokus dalam kasus ini.
Nicolas Ary Lilipaly juga menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa memberikan ruang bagi kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan.
Kapolres juga berharap agar masyarakat lebih bijak dalam menanggapi peristiwa viral seperti ini, dan untuk tidak mengambil hukum ke tangan sendiri.
Dalam konteks penggunaan teknologi seperti GPS dan media sosial, pihak berwenang juga mengimbau agar informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan kegaduhan atau tindakan sewenang-wenang dari pihak yang terlibat.
Nicolas Ary Lilipaly menyampaikan bahwa kasus ini sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut untuk menetapkan tanggung jawab dan menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil bagi semua pihak yang terlibat. (*/Shofia)