Agar Dapat Berkembang di Daerah, Mendagri Dorong Kalangan Swasta Diberikan Kemudahan saat Masa Awal Membangun Usaha

Nasional, gemasulawesi – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, turut mendorong agar kalangan swasta diberikan kemudahan saat masa awal membangun usaha.

Menurut Tito Karnavian, hal tersebut agar swasta dapat berkembang di daerah.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan untuk tidak memberi pajak retribusi.

Baca Juga:
Tangisnya Pecah! Ibu Pegi Setiawan Lega Mendengar Putusan Hakim yang Membatalkan Status Tersangka Sang Anak, Akui Akan Segera Melakukan Ini

“Setelah maju, lalu diberikan pajak,” katanya.

Hal tersebut disampaikan oleh Tito Karnavian saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Pemberantasan Korupsi di gedung KPK pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024.

Menteri Dalam Negeri juga menekankan kepada para kepala daerah untuk tidak melakukan pemalakan terhadap kalangan swasta yang sedang membuka usaha.

Baca Juga:
Hakim PN Bandung Putuskan Penetapan Pegi Setiawan sebagai Tersangka dalam Kasus Pembunuhan Vina Tidak Sah, Begini Tanggapan Polda Jabar

“Kalangan swasta dapat memberikan dampak positif untuk pendapatan daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengungkit kasus mantan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, yang diketahui diproses hukum oleh KPK untuk kasus dugaan suap perizinan pembangunan cabang Alfamidi di Ambon.

Dia mengatakan oleh karena itu, langkah-langkah KPK seperti melakukan OTT, di Ambon pihaknya terus terang akan membangun minimarket di Ambon.

Baca Juga:
Gugatan Praperadilan Dikabulkan! Hakim PN Bandung Batalkan Status Tersangka Pegi Setiawan dalam Kasus Pembunuhan Vina, Ini Alasannya

“Jejaring minimarket telah dipalakin dahulu sekian puluh miliar dan wali kotanya ketangkap oleh KPK,” ucapnya.

Dia melanjutkan jika langkah KPK itu menjadi pembelajaran tersendiri untuk kepala daerah lainnya.

“Hidupkan swasta dan jangan matikan mereka,” tandasnya.

Baca Juga:
Tuai Sindiran hingga Candaan, Poster Korupsi Adalah Maut dari Kementan Viral di Media Sosial, Ungkit Kasus Syahrul Yasin Limpo?

Mendagri juga mengendus permasalahan anggaran di daerah.

Tito Karnavian menilai penggunaan anggaran di daerah masih belum efisien.

Dia mengatakan belanja yang dlihat kerawanan yang tertinggi, tidak efisien dalam menyusun postur anggaran belanja.

Baca Juga:
Langsung Menyapa Wartawan, Prabowo Kunjungi Istana Kepresidenan Pertama Kali Seusai Pemulihan Operasi Kaki Kiri

“Belanja habis untuk belanja pegawai, tambahan penghasilan lainnya dan gaji,” pungkasnya.

Menurutnya, belanja daerah habis untuk kegiatan yang tidak perlu dan ujungnya, penggunaan anggaran menjadi tidak efisien.

Dia juga mencontohkan saat anggaran program inti lebih rendah dibandingkan dengan perjalanan dinas.

Baca Juga:
Agar Pemerintah Berjalan Lebih Efektif, Presiden Jokowi Minta Melanjutkan Penyederhanaan Prosedur

Tito menilai fenomena itu sebagai suatu kerawanan. (*/Mey)