Nasional, gemasulawesi - Kritikus politik Faizal Assegaf baru-baru ini menyoroti Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, yang dinilai kurang fasih berbahasa Inggris.
Sorotan ini muncul setelah sebuah video yang menampilkan momen Widiyanti Putri Wardhana berbicara dalam bahasa Inggris dalam suatu rapat beredar luas di media sosial.
Dalam video berdurasi 18 detik tersebut, Widiyanti tampak kesulitan merangkai kata dan gagap saat berbicara.
Hal ini pun menjadi perhatian warganet yang menilai bahwa seorang pejabat publik seharusnya memiliki keterampilan komunikasi yang lebih baik, terutama dalam bahasa internasional seperti bahasa Inggris, mengingat posisinya sebagai Menteri Pariwisata yang sering berurusan dengan pihak asing.
Tak hanya menjadi perbincangan di kalangan warganet, kritik terhadap Widiyanti juga datang dari Faizal Assegaf.
Melalui cuitan di akun X resminya @faizalassegaf pada Jumat, 28 Maret 2025, ia mengkritik keras kinerja Widiyanti dan menyebutnya sebagai bagian dari oligarki yang tidak pantas digaji oleh negara.
"Sampah oligargi ini tidak pantas gunakan faslitas negara & diupah oleh rakyat sebagai pejabat publik. Burung beo bahkan jauh lebih cerdas darinya," tulis Faizal dalam cuitannya, sembari mengunggah ulang video Menteri Pariwisata yang sedang rapat.
Lebih lanjut, Faizal juga menyoroti bagaimana posisi menteri seperti Widiyanti bisa didapatkan tanpa mempertimbangkan keterampilan dan kemampuan individu.
Ia menilai bahwa negara saat ini telah menjadi tempat bagi orang-orang yang mendapatkan jabatan bukan karena kompetensi, melainkan karena kepentingan politik.
"Negara seolah menjadi bakul sampah bagi kawanan manusia hasil deal politik karbitan. Dan biadabnya, mereka tak punya malu!" lanjut cuitan Faizal.
Pendapat Faizal ini mendapat banyak respons dari warganet yang juga merasa bahwa seorang pejabat seharusnya memiliki keahlian yang mumpuni untuk menduduki jabatannya.
Beberapa pengguna X turut mengomentari unggahan Faizal, termasuk akun @ant*** yang menulis, "Pejabat produk kongkalikong. Masih lebih pintar Anak SD drpd menteri."
Banyak warganet lain yang juga membahas bagaimana standar kompetensi seorang pejabat negara seharusnya lebih tinggi, terutama untuk posisi yang berhubungan langsung dengan sektor internasional seperti pariwisata.
Polemik ini terus bergulir di media sosial, memperlihatkan bagaimana masyarakat semakin kritis terhadap pemilihan pejabat publik dan berharap agar mereka yang dipilih benar-benar memiliki keahlian yang sesuai dengan jabatan yang diemban. (*/Risco)