Nasional, gemasulawesi - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI) tengah menjadi sorotan publik setelah beredar video yang menunjukkan sebuah kendaraan dinas milik Kemenhan berhenti di pinggir jalan, tepat di samping seorang perempuan yang mengenakan pakaian terbuka.
Video yang diunggah melalui akun Instagram @folkatip ini menampilkan mobil berjenis Toyota Fortuner berwarna hitam yang diduga melakukan interaksi dengan seorang pekerja seks komersial (PSK).
Cuplikan tersebut kemudian ramai dibicarakan dan menimbulkan berbagai spekulasi dari masyarakat.
Menanggapi viralnya video tersebut, Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan secara internal guna mengungkap siapa sebenarnya pengguna kendaraan dinas itu dan apa tujuannya berada di lokasi tersebut.
Kepala Biro Humas Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, menyampaikan bahwa langkah penelusuran ini merupakan bentuk tanggung jawab institusi dalam menjaga citra dan disiplin anggotanya.
"Kemhan saat ini tengah melakukan penelusuran internal secara menyeluruh untuk memastikan siapa pengguna maupun kepentingan penggunaan kendaraan tersebut," jelas Brigjen TNI Frega pada Rabu 9 April 2025.
Ia juga menegaskan bahwa jika hasil penelusuran menunjukkan adanya pelanggaran atau tindakan tidak pantas dari oknum pengguna kendaraan dinas tersebut, maka Kementerian Pertahanan akan menjatuhkan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Kemenhan menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap institusi negara, terutama di tengah pesatnya arus informasi digital seperti saat ini.
Brigjen Frega juga mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru menyimpulkan isi video yang beredar.
Menurutnya, penting bagi publik untuk menunggu hasil penyelidikan internal yang sedang dilakukan agar tidak terjadi penyebaran misinformasi atau bahkan disinformasi yang bisa merugikan banyak pihak.
Dalam pandangannya, di era media sosial yang sangat dinamis ini, informasi bisa sangat mudah dipelintir atau dibagikan tanpa konteks yang tepat.
Pihak Kemenhan berharap agar masyarakat tetap tenang dan memberikan waktu bagi proses internal untuk berjalan.
Dengan pernyataan resmi dari Kemenhan ini, publik diharapkan tidak terbawa arus opini yang berkembang secara liar di media sosial. (*/Risco)