PDI P dan PKS Diisukan Jadi Oposisi, Pengamat Sebut Sulit Terlaksana Karena Jarak Ideologi yang Terlampau Jauh

Ket. Foto: Pengamat Menyatakan Isu PKS dan PDI P Menjadi Oposisi Sulit untuk Terlaksana Karena Jarak Ideologi yang Terlalu Jauh
Ket. Foto: Pengamat Menyatakan Isu PKS dan PDI P Menjadi Oposisi Sulit untuk Terlaksana Karena Jarak Ideologi yang Terlalu Jauh Source: (Foto/ X/@PKSejahtera/@PDI_Perjuangan)

Politik, gemasulawesi – Mengenai PKS dan PDI P yang diisukan akan menjadi oposisi di pemerintahan mendatang, menurut dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, Fisipol UGM, Arya Budi, jarak ideologi yang terjadi antara kedua partai politik yang terlampau jauh akan membuat itu sulit untuk terlaksana.

Arya Budi menerangkan jika PDI P dan PKS seperti minyak dan air yang tidak dapat bersatu.

Arya Budi menyatakan jika hal yang paling mungkin untuk PDI P dan PKS adalah dengan tetap berada di luar pemerintahan dengan cara yang dimilikinya masing-masing.

Baca Juga:
Jadi Dewan Pengarah dan Jurkamnas, Khofifah Yakin Jawa Timur Salah Satu Penentu Kemenangan Prabowo serta Gibran

“Dengan kata lain berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Arya menyampaikan jika kondisi itu juga nantinya dapat mengambil ceruk pemilih yang tidak memilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di pemilu tahun 2024.

“Kecil kemungkinannya PDI P dan PKS bersatu meskipun keduanya menjadi oposisi,” paparnya.

Baca Juga:
Delapan Nama Caleg DPRD Provinsi Terpilih Dapil Sulawesi Tengah 2, Nasdem Berhasil Rebut Dua Kursi Singkirkan PPP

Arya Budi menuturkan jika alasannya dikarenakan diperlukan motivasi yang besar untuk berada di luar pemerintahan.

“Seperti misalnya kesamaan ideologi dan platform politik,” ucapnya.

Arya membeberkan jika hal ini berbanding terbalik jika PDI P dan PKS ada di dalam pemerintahan yang akan menjadikan keduanya dengan mudah bersatu.

Baca Juga:
Ini Nama 40 Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Parigi Moutong Periode 2024-2029 Berdasarkan Data Hasil Pleno Tingkat Kabupaten

“Meskipun terdapat jarak ideologi yang besar,” katanya.

Lebih lanjut, Arya mengungkapkan bersatunya PDI P dan PKS didorong adanya platform politik yang berupa kementerian.

“Yaitu dimana masing-masing partai merasa menjadi bagian dalam proses pengambilan kebijakan publik,” terangnya.

Baca Juga:
Termasuk Gandeng Partai dari Koalisi Lawan, Pengamat Politik Sebut Prabowo Miliki Prerogatif Tentukan Kabinet

Dia menegaskan jika PKS dan PDI P sangat memiliki jarak secara ideologi, serta standing point politiknya.

Sebelumnya, Poltracking Indonesia mengatakan jika kemungkinan ada 2 partai politik yang akan menjadi oposisi di pemerintahan, yaitu PKS dan PDI P.

Arya Budi yang juga merupakan Direktur Riset Poltracking Indonesia, mengatakan jika PDI P terlihat sulit untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo dan Gibran dikarenakan Gibran yang telah mencederai keputusan PDI P.

Baca Juga:
Sebut Amanat dari Konstitusi, Repnas Nyatakan Program Minum Susu Gratis Prabowo dan Gibran Adalah Upaya Cerdaskan Kehidupan Bangsa

Diketahui jika PDI P memilih untuk mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di pilpres tahun 2024. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Sampaikan Terima Kasih kepada Pendukung, Mahfud MD Mendadak Sebut Dirinya Mantan Cawapres

Menurut laporan, dalam unggahannya di akun TikTok miliknya, Mahfud MD secara tiba-tiba menyebut dirinya sebagai mantan cawapres.

Sebut Masih Kemungkinan, Poltracking Ungkap PDI P serta PKS Akan Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo dan Gibran

Menurut Poltracking, PDI P dan PKS kemungkinan akan berada di luar pemerintahan Prabowo dan Gibran dengan menjadi oposisi.

Dibandingkan Kalangan Profesional, Pengamat Prediksi Kabinet Prabowo dan Gibran Akan Didominasi Perwakilan Partai Politik

Pengamat memprediksi jika kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran nantinya akan didominasi perwakilan partai politik.

Simulasi Program Makan Siang Gratis, Gibran Harap Dapat Berjalan dengan Lancar

Mengenai simulasi program makan siang gratis, Gibran mengharapkan program unggulannya bersama dengan Prabowo dapat berjalan lancar.

Pasca Pemilu 2024, Mayoritas Pemilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Dilaporkan Tetap Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Mayoritas pemilih dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dilaporkan tetap puas dengan kinerja dari Presiden Jokowi pasca pemilu 2024.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;