Politik, gemasulawesi – Ketua Divisi Teknis KPU, Idham Holik, menyatakan jika pihak KPU meyakini jika Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan sengketa Pipres tahun 2024 sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.
Idham Holik menyebutkan jika KPU telah memastikan jika pelaksanaan Pemilihan Presiden tahun 2024 telah sesuai dengan UU Pemilu.
Dalam keterangannya hari ini, 16 April 2024, Idham Holik menuturkan jika permohonan yang diajukan oleh para pemohon dalam hal sengketa Pilpres tahun 2024 tidak sesuai dengan fakta yang ada.
“KPU juga akan memberikan tambahan alat bukti ke Mahkamah Konstitusi,” katanya.
Menurutnya, tambahan alat bukti tersebut memiliki tujuan untuk membuktikan jik apa yang diajukan para pemohon tidak sesuai dengan fakta dalam proses pemungutan, penghitungan dan juga rekapitulasi hasil perolehan suara peserta Pilpres tahun 2024.
“Kami berharap MK menolak permohonan sengketa Pilpres dikarenakan penyelenggaraan Pilpres 2024 telah sesuai dengan aturan yang berlaku,” ucapnya.
Diketahui jika Mahkamah Konstitusi telah selesai melaksanakan sidang pemeriksaan untuk permohonan yang diajukan oleh kubu Anies Baswedan dan Cak Imin serta kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk sengketa hasil Pilpres tahun 2024.
Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan untuk KPU, pemohon dan juga pihak-pihak yang terkait untuk menyampaikan kesimpulan sidang sengketa hasil Pilpres tahun 2024 yang dilaksanakan di hari Selasa, tanggal 16 April 2024.
Tim Hukum Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah menyatakan jika mereka siap untuk menyerahkan kesimpulan sidang ke Mahkamah Konstitusi.
Ronny Talapessy, yang merupakan perwakilan Tim Hukum Ganjar-Mahfud, menuturkan jika pihaknya yakin jika dalil permohonan mereka akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
“Materi kesimpulan kami tidak terlepas dari sejumlah fakta yang terungkap di persidangan,” terangnya.
Dia juga menyinggung tentang pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur.
Menurutnya, KPU melanggar kode etik sebab menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka tanpa membuat PKPU yang baru.
Ronny juga menyoroti pembagian bansos yang dianggap memiliki kaitan dengan Pilpres tahun 2024. (*/Mey)
