Sikapi Pernyataan Ketum PDI P, Koordinator Stafsus Presiden Sebut Jokowi Terus Aktif Membuka Jalur Komunikasi dan Menjaga Silaturahmi

Ket. Foto: Koordinator Stafsus Presiden Menyampaikan Presiden Jokowi Terus Aktif Membuka Jalur Komunikasi dan Menjaga Silaturahmi
Ket. Foto: Koordinator Stafsus Presiden Menyampaikan Presiden Jokowi Terus Aktif Membuka Jalur Komunikasi dan Menjaga Silaturahmi Source: (Foto/ANTARA/Andi Firdaus/am)

Politik, gemasulawesi – Ari Dwipayana, yang merupakan Koordinator Staf Khusus Presiden, mengatakan Presiden Jokowi terus aktif membuka jalur komunikasi dan menjaga silaturahmi, khususnya dengan Megawati Soekarnoputri dan tokoh-tokoh bangsa lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ari Dwipayana hari ini, 7 Agustus 2024, menyikapi pernyataan Ketua Umum PDI P, Megawati Soekarnoputri, dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PDI P, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan hubungannya dengan Presiden Jokowi baik-baik saja.

Baca Juga:
Dibandingkan Berkompetisi pada Pilkada 2024, Sekjen DPP PSI Sebut Preferensi Kaesang Pangarep Secara Personal Adalah Menemani Istri Melanjutkan Studi S2

“Keterbukaan ini memperlihatkan komitmen dari Presiden Jokowi untuk membangun hubungan yang harmonis dan juga produktif dalam kancah politik maupun sosial di Indonesia,” katanya.

Berkaitan dengan wacana masa jabatan presiden selama 3 periode yang juga diungkit oleh Presiden ke-5 RI dalam agenda tersebut, dia menyatakan sikap Kepala Negara sejak awal telah patuh pada hukum konstitusi.

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode sempat mengemuka sebelum pelaksanaan Pilpres tahun 2024.

Baca Juga:
Sampaikan Berbagai Pengalaman saat Menjadi Gubernur Jakarta, Anies Baswedan Sebut Legislatif dan Eksekutif Perlu Bekerja Sama dalam Penyusunan Kebijakan

Ketika itu, banyak pihak yang mendorong masa pemerintah Presiden Jokowi diperpanjang hingga 3 periode.

Dikutip dari Antara, Ari Dwipayana mengatakan kewenangan untuk perubahan konstitusi sepenuhnya menjadi domain MPR, bukan ditentukan oleh Presiden Jokowi.

Ari juga menuturkan permintaan maaf Kepala Negara pada acara Zikir dan Doa Kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, menyatakan perwujudan dari nilai luhur agama dan adab ketimuran.

Baca Juga:
Pilgub Jatim, Relawan Kami Gibran Siap untuk Mendukung Khofifah Indar Parawansa dan Mewujudkan Pemenangan Maksimal baginya dan Emil Dardak

Dia menyebutkan permintaan maaf yang disampaikan oleh Kepala Negara adalah perwujudan dari nilai-nilai luhur agama dan adab ketimuran.

“Konteks penyampaian permintaan maafnya juga dilakukan Jokowi pada agenda forum Zikir dan Doa Kebangsaan yang dihadiri berbagai tokoh lintas agama dan masyarakat yang diadakan untuk menyambut Bulan Kemerdekaan RI,” ucapnya.

Dia melanjutkan meskipun dari berbagai survei menunjukkan tingkat kepercayaan dan juga tingkat kepuasan pada kinerja Kepala Negara masih tetap tinggi, tetapi Jokowi tetap menyadari sebagai manusia biasa, dia tidaklah sempurna. (Antara)

...

Artikel Terkait

wave
Akan Bentuk Semacam Pansus yang Bekerja untuk Meluruskan Sejarah, Sekjen PBNU Berpendapat Pemilik Sah PKB Adalah NU

Sekretaris Jenderal PBNU, Gus Ipul, berpendapat bahwa pemilik sah dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Adalah NU.

Golkar Usulkan Bupati Asahan Sebagai Cawagub Dampingi Bobby Nasution, Demokrat Sebut Adalah Hal yang Biasa dalam Kontestasi Pesta Demokrasi

Demokrat menyampaikan usulan Golkar terkait cawagub pendamping Bobby Nasution adalah hal yang biasa dalam kontestasi pesta demokrasi.

Pilkada Jawa Tengah 2024, Gibran Sebut Kaesang Harus Segera Bertemu dengan Puan untuk Membahas Kemungkinan Dirinya Maju

Untuk membahas kemungkinan maju di Pilkada, Gibran menyampaikan Kaesang Pangarep harus segera bertemu dengan Puan Maharani.

Terkait Pilkada Jateng, Peneliti Sebut Kaesang Pangarep Saat Ini Cenderung Lebih Unggul dari Calon Lainnya

Kaesang Pangarep, disebutkan peneliti Sadiman Ahmad, cenderung lebih unggul dari calon lainnya di Pilkada Jawa Tengah.

Pemilihan Wali Kota Medan, Gerindra dan NasDem Nyatakan Berkoalisi serta Mengusung Kadernya untuk Maju

Partai NasDem dan Gerindra menjalin koalisi pada Pemilihan Wali Kota Medan dan mengusung masing-masing kadernya untuk maju.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;