Gemasulawesi- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruangan dan Perumahan (PUPRP) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah mencatat terdapat keterlambatan pada tiga proyek rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021.
“Tahun 2021 ini, Dinas PUPR mendapatkan anggaran rehabilitasi DI sebanyak empat paket. Tiga paket progresnya terlambat. Ada yang kami berikan kebijaksanaan, dan ada yang tidak,” ungkap Kepala Seksi Irigasi, Dinas PUPR Parigi Moutong, Zubaid saat dihubungi, Jumat 10 September 2021.
Dia menyebut, proyek rehabilitasi Daerah Irigasi terlambat itu adalah DI Parigi Kanan Kecamatan Parigi Barat dengan pagu anggaran Rp1,3 miliar, DI Malanggo Kecamatan Tinombo Selatan pagu anggaran Rp1 miliar, dan DI Labalang Kecamatan Tinombo pagu anggaran Rp1,5 miliar.
Baca juga: Rehab Empat Daerah Irigasi di Parimo Makan Anggaran 4,6 Miliar Rupiah
Berdasarkan kontrak, seharusnya ketiga DI itu harus diselesaikan hingga 29 Agustus kemarin oleh pihak pelaksana.
Menurut dia, pada DI Parigi Kanan progres pekerjaan baru terselesaikan sekitar 80 persen lebih. Keterlambatan terjadi karena pihak pelaksana baru bekerja pada tanggal 10 Mei, sementara kontrak telah ditandatangani sejak 3 Maret 2021.
“Alasan penundaan itu sesuai permintaan petani sekitar. Mereka yang meminta karena masih menggunakan air dari irigasi itu untuk pengelolaan persawahan hingga di bulan Mei,” jelasnya.
Sehingga, dengan alasan itu pihaknya memberikan kompensasi tambahan waktu penyelesaian pekerjaan, hanya satu bulan lamanya. Hal itu disepakati pihak pelaksana, dan berjanji menyelesaikan sisa pekerjaan tersebut.
“Ini kan bukan keinginan pihak pelaksana, tetapi permintaan petani karena masih membutuhkan air saat itu. Kami tidak memberikan tambahan waktu hingga dua bulan lamanya, cukup satu bulan saja,” jelasnya.
Kemudian, pada DI Malanggo juga terdapat keterlambatan, dengan progres pekerjaan telah mencapai 90 persen.
Namun, pihaknya tidak memberikan kompensasi penambahan waktu penyelsaian karena, dinilai dalam pelaksanaannya tidak terdapat halangan atau kendala yang berarti.
“Sebenarnya kendala mereka karena faktor cuaca, cuman itu tidak menjadi alasan buat kami untuk memberikan penambahan waktu penyelesaian,” kata dia.
Dengan tidak adanya kebijaksanaan itu, pihak pelaksana akan dikenakan denda sesuai aturan yang ada, diperkirakan akan berlangsung sekitar kurang lebih 10 hari lamanya.
Sementara DI Labalang kata dia, progres pekerjaan baru mencapai 50 persen. Kendalanya adalah, saluran yang dikerjakan dalam proyek rehabilitasi itu, melewati persawahan dan saat itu masih ditanami padi petani.
Sehingga, petani meminta kepada pihak pelaksana untuk menunggu panen terlebih dahulu, baru pekerjaan dilaksanakan.
“Panen itu dipertengahan bulan Juni kemarin. Makanya terjadi keterlambatan dalam proses penyelesaian pekerjaan,” kata dia.
Kendala keduanya lanjut dia, persoalan akses jalan menuju lokasi proyek rusak karena faktor cuaca. Pihak pelaksana tidak memiliki alternatif jalur lain, sebab tidak ada jalan inspeksi pada sisi kiri dan kanan terdapat areal persawahan.
“Kami akan memberikan kompenasi penambahan waktu, namun kami masih mempelajarinya lebih dulu berapa lama waktu yang tepat diberikan untuk penyelesaian,” ujarnya.
Sedangkan ID Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan kata dia, telah mencapai progres 100 persen pekerjaan, bahkan telah dituntaskan sebelum tanggal kontrak.
Menurut dia, agar pekerjaan itu cepat terselesaikan pihak pelaksana harus menyiapkan material di lokasi. Sehingga, dapat mengimbangi jumlah pekerja yang dirasa sangat cukup untuk menyelesaikan pekerjaan di lapangan.
“Untuk apa menambah pekerja banyak-banyak, tetapi materialnya tidak ada di lokasi, itu jelas susah. Seperti di Labalang, karena akses masuknya ke lokasi, dan Parigi Kanan,” pungkasnya. (***)
