Ini Hasil SKD CPNS 2019 Kemenkumham Kanwil Sulawesi Tengah

Sulawesi tengah, gemasulawesi.com– Panitia seleksi CPNS Kemenkumham Kanwil Sulawesi Tengah (Sulteng) telah mengeluarkan pengumuman hasil Hasil Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD CPNS tahun 2019.

Hal itu diketahui dari surat pengumuman Nomor: SEK-KP.02.01-321 tentang SKD CPNS 2019 Kemenkumham.

“Menindaklanjuti surat Kepala BKN nomor: K26-30/D3004/III/20.01 terkait penyampaian hasil SKD CPNS Kemenkumham formasi tahun 2019,” bunyi pengumuman itu, Senin 23 Maret 2020.

Lampiran-Hasil-SKD Kemenkumham Kanwil Sulawesi Tengah pdf

Dalam surat itu juga disampaikan beberapa hal antara lain:

1. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Kemenkumham Formasi Tahun 2019 menggunakan CAT (Computer Assisted Test) Badan Kepegawaian Negara;
2. Berdasarkan surat Menpan RB nomor: B/318/M.SM.01.00/2020, perihal penundaaan jadwal SKB hingga ditetapkannya kebijakan lebih lanjut berdasarkan evaluasi yang akan dilaksanakan Panselnas. Yang hasilnya diinfokan kemudian melalui Surat Edaran.
3. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah:
4. Kode “P1/L” adalah Peserta yang memenuhi nilai ambang batas dan peringkat terbaik menurut PermenpanRB No. 23 Tahun 2019, serta lulus dan Berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
5. Kode “P” adalah Peserta yang memenuhi nilai ambang batas menurut PermenpanRB No. 23 Tahun 2019 namun tidak berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) karena sudah melebihi dari 3 (tiga) kali formasi;
6. Kode “TL” adalah Peserta yang tidak memenuhi nilai ambang batas menurut PermenpanRB No. 23 Tahun 2019 (tidak lulus);
7. Kode “TH” adalah Peserta tidak hadir;
8. Kode “TMS” adalah peserta yang dinyatakan gugur;
9. Kode “P1TL/191” adalah Peserta P1TL menggunakan nilai SKD Tahun 2019 yang memilih untuk ikut ujian SKD.

Sebelumnya, Pemerintah menunda pelaksanaan SKB CPNS 2019. Sebab menyusul persebaran virus corona (covid-19).

Penundaan SKB ini tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo pada 17 Maret 2020.