Lindungi Siswa Dari Virus Corona, Pemerintah Hapus UN 2020

<p>Adrudin Nur, Kadisdikbud Parimo</p>
Adrudin Nur, Kadisdikbud Parimo

Parigi moutong, gemasulawesi.comPemerintah hapus Ujian Nasional atau UN SD dan SMP tahun 2020. Opsi ujian sekolah bertaraf nasional sebagai penggantinya.

“Mendikbud sudah menyampaikan akan hapus UN lewat beberapa pemberitaan,” tutur Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Adrudin Nur, melalui pesan whatsapp, Selasa 24 Maret 2020.

Ia mengatakan, pihaknya tinggal menunggu Surat Edaran secara resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI terkait pembatalan itu. Sekaligus langkah tindak lanjut di lapangan.

Sementara itu, DPR dan Kemendikbud sepakat pelaksanaan UN ditiadakan untuk melindungi siswa dari virus corona.

“Dari hasil rapat konsultasi DPR dan Kemendikbud, disepakati penghapusan pelaksanaan UN, untuk melindungi siswa dari corona,” ujar Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda dikutip dari Tirto.id.

Kesepakatan itu didasarkan atas penyebaran corona yang kian masif. Padahal jadwal UN semakin dekat. Contohnya, UN SMP yang harus dijadwalkan paling lambat akhir April mendatang.

“Penyebaran wabah corona diprediksi akan terus berlangsung hingga April. Jadi tidak mungkin kita memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan UN di bawah ancaman wabah COVID-19 sehingga kami sepakat UN ditiadakan,” ungkapnya.

Ia mengatakan, saat ini Kemendikbud mengkaji opsi pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti UN.

Walaupun demikian opsi itu hanya akan diambil, jika pihak sekolah mampu menyelenggarakan USBN dalam jaringan (daring).

“Kami sepakat bahwa opsi USBN ini hanya bisa dilakukan jika dilakukan secara daring. Karena pada prinsipnya kami tidak ingin ada pengumpulan siswa secara fisik di gedung-gedung sekolah,” terangnya.

Jika USBN via daring tidak bisa dilakukan, maka muncul opsi terakhir yakni metode kelulusan akan dilakukan dengan menimbang nilai kumulatif siswa selama belajar di sekolah.

Untuk tingkat SMA dan SMP maka kelulusan siswa akan ditentukan melalui nilai kumulatif mereka selama tiga tahun belajar. Begitupun juga untuk siswa SD, kelulusan akan ditentukan dari nilai kumulatif selama enam tahun mereka belajar.

“Jadi nanti pihak sekolah akan menimbang nilai kumulatif yang tercermin dari nilai rapot dalam menentukan kelulusan seorang siswa, karena semua kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler siswa terdokumentasi dari nilai rapor,” tutupnya.

Baca juga: Mau Tahu Hasil SKD CPNS 2019 Parigi Moutong? Ini Pengumumannya

Laporan: Ince Hidayattullah

...

Artikel Terkait

wave

Mau Tahu Hasil SKD CPNS 2019 Parigi Moutong? Ini Pengumumannya

Panitia seleksi daerah CPNS Kabupaten Parigi Moutong telah mengeluarkan pengumuman hasil SKD CPNS tahun 2019. Berita, Poso Palu dan Banggai

Rivai: DPUPRP Parigi Moutong Optimis Raih PAD Rp750 Juta

Target PAD DPUPRP Kabupaten Parigi Moutong mencapai Rp750 Juta pada tahun 2020. Berita, Poso Palu dan Banggai Sulawesi Tengah.

Berwisata Kuliner di Parigi Moutong, Wajib Cicipi Makanan Ini

Traveler yang sedang berwisata kuliner di Kabupaten Parigi Moutong, wajib mencicipi Lalampa dan Dange Berita, Poso Palu dan Banggai Sulawesi Tengah.

Tangani Virus Corona, Bupati Parigi Moutong Himbau Kades Sisipkan ADD 20 Persen

Bupati Parigi Moutong menghimbau seluruh Kades untuk dapat menyisipkan anggaran penanganan Covid-19 sebesar 20 persen. Berita, Poso Palu Banggai

Parigi Moutong Sambut HPS dan Harkannas 2020, Ini Persiapannya

Sambut HPS dan HARKANNAS di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, Pemda mantapkan persiapan. Berita, Poso Palu dan Banggai.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;