Jokowi Dapat Pujian Soal Penanganan Ekonomi Masa Pandemi Covid19

<p>Foto: Upaya penanganan ekonomi pada masa pandemi covid19.</p>
Foto: Upaya penanganan ekonomi pada masa pandemi covid19.

Gemasulawesi- Presiden Jokowi dapat pujian terkait upaya penanganan ekonomi pada masa pandemi covid19.

“Hal itu adalah kebijakan tepat tangani dampak ekonomi dan sosial akibat covid19,” ungkap Bambang Soesatyo dalam pidato di Gedung MPR/DPR, Senin 16 Agustus 2021.

Diketahui, relokasi APBN dan PEN dalam bentuk program perlindungan social dengan beragam saluran dan skema refocusing anggaran kesehatan, dukungan ke UMKM dan korporasi, bantuan langsung tunai, dana desa, insentif usaha dan potongan tarif listrik.

Baca juga: Terealisasi 52 Persen, Satgas Maksimalkan Penyaluran Program PEN Kuartal IV

Dia mengatakan, pandemi bukan hanya meruntuhkan sendi ekonomi sosial dan budaya. Tapi membuat masyarakat kehilangan sahabat, kerabat, dan sanak saudara yang meninggal dunia.

“Kami imbau masyarakat meningkatkan disiplin protokol kesehatan, menjaga jarak, membatasi interaksi, dan melakukan vaksinasi untuk menurunkan tingkat penyebaran dan kematian akibat covid19,” ujarnya.

Dia menambahkan, dalam dua tahun terakhir ini Indonesia diuji badai pandemi covid19 berdampak luas terhadap dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahkan, masalah kesehatan, kemanusiaan lebih luas lagi terasa dampaknya ke dinamika dan stabilitas kehidupan ideologi politik ekonomi sosial dan budaya. Bahkan sampai bidang pertahanan dan keamanan negara.

“Di tengah keprihatinan kita di tengah covid19, kita mesti bersyukur dan menyambut dengan suka cita karena esok hari bangsa kita memasuki usianya ke-76 tahun. Sudah sepatutnya kita memberikan penghormatan bagi pejuang bangsa yang mengorbankan tenaga harta dan jiwanya untuk kemerdekaan Indonesia,” katanya.

Baca juga: Ombudsman Sarankan Pemerintah Perhatikan Progres Vaksinasi

Program PEN

Diketahui, terkait penanganan ekonomi pemerintah saat ini tengah mempercepat realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Sebagai salah satu instrumen utama untuk mendorong pemulihan ekonomi dan penanganan dampak pandemi.

Per 6 Agustus 2021, realisasi anggaran PEN telah mencapai Rp 320,38 triliun, atau 43 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 744,75 triliun.

Dalam APBN 2021 Pemerintah mengalokasikan anggaran Program PEN sebesar Rp 699,43 triliun, lebih tinggi dibandingkan alokasi pada 2020 sebesar Rp 695,2 triliun.

Untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus covid19, pemerintah kemudian memperbesar anggaran Program PEN 2021 menjadi Rp 744,75 triliun. (***)

Baca juga: Presiden Minta Percepat Penyaluran Dana PEN Sektor Pariwisata

...

Artikel Terkait

wave

Pemerintah Beri Bantuan Perlindungan Anak Yatim Piatu Korban Covid19

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, pemerintah telah memberikan bantuan perlindungan anak yatim korban covid19.

BPIP Ganti Tema Lomba: Kritikan Bentuk Perhatian

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP ganti tema lomba penulisan artikel peringatan HUT RI. Berbagai masukan dan tanggapan.

Korsleting Listrik, Kantor Distributor Seluler Terbakar di Makassar

Diduga dipicu korsleting listrik di pompa air dinyalakan terlalu lama, mengakibatkan kantor distributor seluler terbakar di Kota Makassar.

Inspektorat Dampingi Pengadaan Ribuan Laptop Disdikpora Gunungkidul

Inspektorat damping pengadaan ribuan laptop Disdikpora Gunungkidul, program peningkatan mutu pendidikan di sekolah berbasis teknologi.

Tersangka Pembobolan Mesin ATM Habiskan Hasil Curian Beli Mobil

Polisi akhirnya berhasil menangkap dua tersangka pembobolan mesin ATM di sebuah mini market di Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;