Tersegel, Lokasi Pembangunan Kantor DPD PDI-P Sulteng

<p>Lokasi pembangunan kantor DPD PDI-P Sulteng Tersegel.</p>
Lokasi pembangunan kantor DPD PDI-P Sulteng Tersegel.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi Lokasi pembangunan kantor DPD PDI-P Provinsi Sulawesi Tengah Sulteng, tersegel.

Nampak, pada baliho pengumuman penyegelan tertulis pembangunan kantor DPD PDI-P Sulawesi Tengah dihentikan.

Penyegelan serta penghentian pembangunan kantor itu, disebabkan belumnya atau tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak pelaksana.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPD PDI-P Sulawesi Tengah terkait penyegelan itu.

Ketua DPD PDI-P Sulawesi Tengah, Muharram Nurdin yang dikonfirmasi via telpon Senin 29 Juni 2020, tidak dapat dihubungi. Dan via pesan whatsapp belum mendapat balasan.

Diketahui, DPD PDI-P Sulawesi Tengah memulai pembangunan kantor baru di Jalan Ogomojolo Kelurahan Nunu, Kota Palu, pada 28 November 2020. Pembangunan kantor satu lantai itu menelan biaya Rp1,8 miliar.

Peletakan batu pertama dilakukan Ketua DPD PDI Perjuangan Sulteng H Muharram Nurdin beserta sejumlah pengurus.

Ia melanjutkan, kantor partai merupakan infrastruktur penting organisasi partai dalam menata aktivitas kepartaian. Maka, DPP Partai mewajibkan semua tingkatan harus memiliki kantor permanen.

Kantor DPD PDI-P Sulteng kata dia, dibangun dari hasil gotong royong seluruh kader dan partisipasi para simpatisan partai.

Menurut Wakil Ketua DPRD Sulteng itu, kantor menampilkan ornamen empat pilar di depan sebagai simbol empat konsensus bernegara bangunan kebangsaan menjadi kokoh dan tiga ruangan besar sebagai simbol ajaran Trisakti Bung Karno.

Dalam tiga ruang besar itu akan diolah bagaimana berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Ia menambahkan, arsitektur Kantor DPD PDI-P Provinsi Sulteng akan menampilkan ornamen empat pilar di bagian depan.

Hal ini sebagai simbol empat pilar kebangsaan sebagai konsensus bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Sementara, pada bagian dalam kantor akan memiliki tiga ruang utama, sebagai simbol ajaran Trisakti Bung Karno, yakni Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari Ekonomi dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan.

Dalam tiga ruangan utama itulah digunakan untuk membahas hal-hal besar seperti ajaran Trisakti Bung Karno, terutama yang terkait dengan kepentingan masyarakat Sulteng.

Laporan: Tim Gemasulawesi

...

Artikel Terkait

wave

Ummi Kalsum: Ratusan Hektar Sawah Gagal Tanam Akibat Banjir di Parimo

Anleg Fraksi Nasdem Parigi moutong (Parimo) tinjau ratusan hektar sawah warga di wilayah Sausu, yang gagal tanam akibat dihantam banjir akibat derasnya curah hujan.

Layangkan Surat, Pansus Minta Laporan Realisasi Anggaran Covid-19 Parimo

Minta realisasi penggunaan dana covid-19, Pansus DPRD Parigi moutong Parimo Sulawesi Tengah (Sulteng) melayangkan surat kedua kepada gugus tugas penanganan virus corona.

Harganas, DP3AP2KB Parimo Gulirkan Layanan Sejuta Akseptor

Sambut peringatan HARGANAS ke-27 tahun 2020, DP3AP2KB Parigi Moutong Sulawesi Tengah (Sulteng) berikan layanan KB serentak sejuta akseptor Parimo.

Update Info Corona Sulteng, Dua Kasus Baru dan Satu Pasien Sembuh

Update info corona Sulteng 28 Juni 2020, bertambah dua kasus positif baru dan satu pasien sembuh.

Jembatan Desa Suli Parimo Kembali Jebol

Kembali jebol, jembatan di Desa Suli Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah (Sulteng).

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;