Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Polda Sulteng telah melimpahkan kasus pupuk ilegal ke Kejari Palu.
“Berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21),” ungkap Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto, Kamis 03 September 2020.
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Sulteng limpahkan kasus pupuk ilegal dengan tersangka dan barang bukti (tahap dua) kepada pihak Penuntut Umum Kejari Palu.
Kasus pupuk ilegal yang ditemukan Polda Sulteng itu sebanyak 551 karung pada sistem budidaya tanaman pertanian berkelanjutan dan perlindungan konsumen.
“Sebelumnya, perkara ini diproses berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP-A/162/V/2020/Sulteng/Spkt, tertanggal 12 Mei 2020,” urainya.
Dan dalam perkara ini penyidik mengamankan tersangka ZN bersama barang bukti berupa pupuk illegal sebanyak 551 karung.
“Untuk modusnya, tersangka mendatangkan pupuk tanpa merek dari Provinsi Jawa Timur, kemudian dikemas atau dimasukkan didalam karung yang bertuliskan pupuk pertanian dan perkebunan NPK 15-15-15 Niposca,” jelasnya.
Ia melanjutkan, tersangka juga modus kemasan atau karung bertuliskan pupuk pertanian dan perkebunan NPK 16 Bintang sawit. Kemudian, tersangka menjual pupuk itu ke wilayah Sulteng dan memperoleh keuntungan sebesar Rp20 ribu perkarung.
Menurut Polda Sulteng, isi kandungan jenis pupuk itu tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
Pasalnya, berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium Pupuk yang dikeluarkan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, pupuk itu jauh dibawah standar.
Menurutnya, hal yang dilakukan tersangka oknum akan menurunkan hasil produksi tanaman. Karena, kualitas pupuk yang dijual tidak memenuhi standar.
Polda Sulteng mengungkap kasus itu pada medio April-Mei 2020. Petugas mendapatkan informasi dari warga mengenai dugaan penjualan pupuk ilegal dan tempat penampungannya di Kota Palu.
Olehnya, atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 122 Jo pasal 73 UU RI nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 3 Milyar.
Dan juga, pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf (a), huruf (e) dan huruf (g), ayat (4) UU RI no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 Milyar.
Laporan: Muhammad Rafii
