Kebijakan Pelarangan Ekspor Minyak Goreng Beri Dampak Positif

<p>Kebijakan Pelarangan Ekspor Minyak Goreng Beri Dampak Positif</p>
Kebijakan Pelarangan Ekspor Minyak Goreng Beri Dampak Positif

Nasional, gemasulawesi – Kepala Staf Kepresidenan Deputi III Panutan Sulendrakusuma menjelaskan, pengambilan kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya sudah mulai memberikan dampak positif pada ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng curah di pasaran.

Ia menjelaskan, hal itu terlihat dari harga minyak goreng curah yang cenderung turun meski tidak terlalu tinggi.

Baca: Wali Kota Palu, Pentingnya Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Utama

“Dari data yang telah di himpun oleh KSP, 2 Mei Minyak goreng curah di pasaran harganya sudah berada di Rp.20.000,” kata Panutan Rabu 4 Mei 2022 dalam siaran pers KSP.

Namun, diakuinya, perlu waktu untuk melihat efektifitas larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya.

Panutan juga menjelaskan, Kebijakan yang berlaku itu baru berjalan selama seminggu, dan tentunya kita masih membutuhkan waktu untuk melihat hasilnya.

Baca: Adib Khumaidi Menghimbau Agar Masyarakat Waspadai Hepatitis Akut

Pada kesempatan ini, model acuan juga memastikan bahwa KSP bekerjasama dengan kementerian/lembaga terus melakukan kegiatan pemantauan di lapangan, sehingga penerapan larangan minyak goreng dan bahan baku minyak goreng efektif dan terukur.  Ini termasuk memprediksi dampak negatif pada petani. 

“Kita hanya perlu memastikan penerapan kebijakan itu bisa berjalan efektif dan juga terukur. Hal ini tentunya perlu didukung dengan mekanisme monitoring dan evaluasi di tingkat pusat dan daerah,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Jumat, 29 Mei 2022, KSP menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Satuan Tugas Kementerian Pertanian dan Pangan, terkait implementasi kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng.    

Menetapkan antara lain indikator keberhasilan kebijakan pelarangan ekspor minyak nabati dan minyak mentah, target jumlah pasar yang akan dipantau, penguatan penerapan Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH), rencana kebijakan mengatasi pelemahan harga klaster buah sawit segar, dan upaya pengendalian harga minyak goreng ke depan.   

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan terkait kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng. (*)

Baca: Ini 5 Tutorial Make Up Korea untuk Remaja

...

Artikel Terkait

wave

Adib Khumaidi Menghimbau Agar Masyarakat Waspadai Hepatitis Akut

Adib Khumaidi Menghimbau Agar Masyarakat Waspadai Hepatitis Akut, Diutamakan pada masa-masa mudik lebaran saat ini.

Prabowo Subianto Melakukan Silaturrahmi ke Rumah Megawati

Mentri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersilaturahmi di kediaman Megawati Ketua Umum PDI-P.

Ribuan Jamaah Melakukan Shalat Idul Fitri di Masjid Istiqlal

Ribuan Jamaah Melakukan Shalat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Pandemi yang biasanya jadi penghalang bagi umat islam untuk melakukan.

Resmi! Pemerintah Tetapkan Lebaran Jatuh Pada Hari Senin 2 Mei 2022

Pemerintah telah tetapkan 1 Syawal 1443 Hijriah jatuh pada 2 Mei 2022. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil sidang isbat

KKB Berulah Lagi Serang Prajurit TNI, 2 Orang Terluka

Anggota Satgas Kodim Yonif R 408/SBH Kembali di serang anggota Kelompok Separatis (KKB) di Desa Kimak, akibatnya 2 orang anggota TNI terluka.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;