Kejari Kota Madium Temukan Dugaan Korupsi Pembayaran THL

<p>Foto: Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kota Madiun, Toni Wibisino.<br />
Kejari Kota Madium Temukan Dugaan Korupsi Pembayaran THL.</p>
Foto: Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kota Madiun, Toni Wibisino. Kejari Kota Madium Temukan Dugaan Korupsi Pembayaran THL.

Gemasulawesi– Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madium menemukan dugaan korupsi anggaran pembayaran Tenaga Harian Lepas atau THL di PDAM setempat, selama empat tahun terakhir.

“Tim Kejari Kota Madiun sudah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi anggaran pembayaran tenaga harian lepas di PDAM itu,” ungkap Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kota Madiun, Toni Wibisino, Senin 25 Oktober 2021.

Dia mengatakan, penyidikan dugaan korupsi anggaran pembayaran THL difokuskan pada anggaran 2017 hingga 2021.

Baca juga: Pelaku Hina Profesi Wartawan, Dijerat UU ITE

Dia menuturkan, jaksa menangani kasus ini setelah menerima laporan dari masyarakat setempat. Dari laporan itu jaksa pun langsung melakukan pengumpulan data, penyelidikan hingga akhirnya naik ke tingkat penyidikan.

“Mekanismenya ditindaklanjuti dengan Puldata (mengumpulkan data) dari intelijen. Kemudian setelah kami analisa lagi dan ditelaah bisa ditindaklanjuti untuk bisa dilakukan penyeldikan,” kata Toni.

Menurut dia, dalam penyelidikan diperoleh permulaan yang cukup adanya peristiwa tindak pidana dilanjutkan penyidikan guna menemukan bukti dan pelakunya. Selama masa penyidikan, jaksa sudah memeriksa 15 saksi mulai hari ini.

Saksi yang diperiksa terdiri dari staf PDAM hingga tenaga harian lepas. Tak hanya THL dan staf, kata Toni, penyidik juga akan memanggil seluruh jajaran direksi PDAM Kota Madiun.

Bahkan, beberapa mantan Dirut PDAM yang sudah pensiun pun rencannya akan dipanggil untuk diminta keterangan terkait itu.

“Kami akan memanggil semua pejabat yang terkait dalam kegiatan pengelolaan PDAM itu. Termasuk dirut hingga mantan dirut,” ungkap Toni.

Kendati sudah naik penyidikan, jaksa belum mengetahui kerugian negara yang terjadi dalam kasus itu.

Jaksa akan meminta pihak berwenang untuk menghitung kerugian negara yang terjadi dalam kasus korupsi anggaran pembayaran THL di PDAM Kota Madiun.

“Kerugian negara belum kami ketahui. Kalau tahap pengumpulan alat bukti sudah cukup maka kami akan berkoordinasi dengan ahli berwenang untuk menghitung kerugian negara yang terjadi dalam kasus ini. Kami harapkan proses penyidikan berjalan dengan lancer dan tanpa kendala yang berarti,” pungkasnya. (***)

Baca juga: PDAM Mamuju Target 100 Persen Penyaluran Air Bersih

...

Artikel Terkait

wave

Learning Loss: Efek Kehilangan Satu Tahun Pembelajaran

Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim sebut pengetahuan anak atau learning loss merupakan efek kehilangan satu tahun pembelajaran.

Presiden Minta Kepala Daerah Waspadai Lonjakan Covid19

Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan cegah lonjakan covid19 sekecil apa pun di daerahnya.

NIK Menjadi NPWP Ditargetkan Mulai Berlaku 2023

Pemerintah menargetkan aktivasi Nomor Induk Kependudukan atau NIK menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP bisa mulai berjalan pada 2023.

Efek Jera, Perludem Saran Parpol Tidak Usung Kepala Daerah Korupsi

Perludem nilai hukuman bisa berikan efek jera selain pidana, Parpol disarankan tidak usung kepala daerah terbukti korupsi Pilkada berikutnya

Presiden Jokowi Lantik Fadjroel Rachman Jadi Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan

Presiden Jokowi, di Istana Negara, melantik juru bicaranya Muhammad Fadjroel Rachman menjadi Duta Besar untuk Republik Kazakhstan.

Berita Terkini

wave

Kapolres Parigi Moutong AKBP Hendrawan Agustian: Kami Akan Turunkan Tim Menyisir PETI Desa Tombi

Kapolres Parigi Moutong, AKBP Hendrawan Agustian, sebut akan turunkan tim untuk menyisir PETI di Desa Tombi.

Buntut Dugaan Pungli di PETI Desa Tombi, Polres Parigi Moutong Akan Panggil BPD dan Pemerintah Desa Setempat

Dugaan Pungli pemerintah desa Tombi terhadap pelaku tambang ilegal mendapat respon Polres Parigi moutong.

Dugaan Pungutan Liar Pemerintah Desa pada Penambangan Ilegal di Desa Tombi Mencuat

Setelah Sipayo, Giliran Desa Tombi coba melegalkan pungutan terhadap pelaku tambang ilegal yang tertuang dalam berita acara berkop surat BPD

Aroma Nepotisme dan Akal-akalan Anggaran di Proyek Rehab Ruang Wakil Bupati Menguat

Selain kejanggalan penganggaran pada rehab ruangan wakil bupati parigi moutong, indikasi nepotisme kini juga menguat.

Parah, Mendekati Batas Waktu Pekerjaan Deviasi Proyek Gedung Perpustakaan Parigi Moutong Malah Bertambah Jadi Minus 13 Persen

Bukannya terkejar, deviasi proyek pembangunan gedung perpustakaan malah menjadi minus 13 persen. Keseriusan kontraktor dipertanyakan.


See All
; ;