Gemasulawesi– Kementerian dalam negeri (Kemendagri) mengingatkan pimpinan daerah tetap bekerja profesional dan menghindari terlibat konflik kepentingan.
Imbauan itu dikeluarkan Kemendagri melalui Surat Edaran (SE) No.356/4995/SJ yang diteken Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian.
“Surat edaran itu bertujuan mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah tertib, efektif dan transparan di atas kepatuhan terhadap perundang-undangan,” kata Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin 4 Oktober 2021.
Baca juga: Mendagri Dorong Parigi Moutong Percepat Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Surat edaran yang diedarkan kepada pimpinan daerah, Senin, melarang gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia mengeluarkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Konflik kepentingan dapat bersumber dari beberapa hal, di antaranya kepentingan pribadi, hubungan dengan kerabat, keluarga, hubungan dengan pihak yang terlibat, hubungan dengan pihak yang bekerja, dan gaji yang diterima dari pihak yang terlibat, kata Stafsus Mendagri merujuk pada isi Surat Edaran.
Baca juga: Peringatan HUT RI, Walikota Palu: Hentikan Aktivitas Selama Tiga Menit
“Surat edaran itu juga menekankan secara jelas agar pemerintah daerah menghindari perbuatan meminta, memberi, atau menerima sumbangan, hadiah, dan bentuk lainnya yang mengandung konflik kepentingan dan/atau tindak pidana korupsi dan yang berlawanan dengan isi sumpah jabatan serta yang berhubungan dengan penyalahgunaan jabatan,” kata Kastorius mengutip isi surat edaran.
Menurutnya, surat edaran telah diteken Mendagri pada bulan lalu menjadi pengingat pimpinan daerah hasil Pilkada 2020 agar dapat bekerja profesional.
Baca juga: Pemkot Palu Dapat Apresiasi Capaian Realisasi APBD 2021
“Karenanya, SE harus dilihat dalam konteks pelaksanaan fungsi Mendagri selaku koordinator pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor.23/2014,” ujar Kastorius.
Ia menyampaikan, surat edaran itu ditembuskan ke berbagai instansi pengawas, antara lain Inspektorat Daerah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta pimpinan lembaga penegak hukum seperti Kapolri dan Jaksa Agung. (****)
Baca juga: Dirjen Dukcapil: Sanksi Pidana Jika Salah Gunakan Data Kependudukan
