Nasional, gemasulawesi – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa belanja pegawai yang meliputi gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak akan masuk dalam kebijakan pemangkasan pada tahun 2022, termasuk juga gaji ke 13.
Selain belanja pegawai, pengurangan juga dikecualikan untuk belanja aset, belanja anggaran pendidikan, belanja Perlinsos PB1, bansos PKH, bansos kartu Sembako (Program perlindungan fakir miskin) dan dapat mencakup belanja aset non operasional dan juga belanja modal yang belum dilakukan penandatanganan kontrak per tanggal 25 Mei 2022.
“KL diminta menyisihkan total 24,5T untuk cadangan jika terjadi kebutuhan mendesak akibat kenaikan harga energi dan pangan,” ucap Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata.
Gaji ke 13 bagaimanapun akan dibagikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh peraturan pemerintah no.16 Tahun 2022, yaitu pada bulan Juli 2022. Sesuai dengan tujuannya yaitu membantu pegawai negeri memenuhi kebutuhan tahun ajaran baru bagi anak sekolah.
Baca: Model Rumah Sederhana Dengan Berbagai Tipe yang Rekomended
Mengenai besaran, ada penyesuaian untuk gaji 13 tahun 2022 yang diberikan sebesar gaji pokok dan pensiunan pokok ditambah tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiunan tunjangan keluarga, dan juga tunjangan pangan, fungsi tunjangan dan tunjangan kinerja bulanan sebesar 50% bagi yang menerimanya. Oleh karena itu, jumlah totalnya tentu lebih tinggi dari tahun 2021.
Sebagai informasi, tidak semua PNS mendapatkan gaji ke 13, ada juga beberapa PNS yang tidak mendapatkan gaji ke 13 tahun ini.
Hal ini tentunya mengacu pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2022. Pasal tersebut menyebutkan gaji 13 dan juga THR Idul Fitri tidak akan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit TNI dan anggota Polri pada tahun 2022 di bawah dua kondisi.
Kondisi pertama adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan sedang cuti di luar yurisdiksi negara atau dengan ketentuan lain.
Kondisi kedua adalah apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang gajinya dibayarkan oleh instansi tempat mereka akan ditugaskan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara pembayaran gaji ke 13 akan dilakukan sekitar Juli 2022. Ini bertepatan dengan tahun ajaran baru bagi anak-anak sekolah.
“Hal ini dilakukan seperti sebelumnya, tujuannya untuk membantu semua aparatur terutama pada saat tahun ajaran baru yang jatuh pada bulan Juli juga biasanya identik dengan kebutuhan belanja bagi anak-anak Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan juga Polri,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers THR gaji dan juga gaji ke 13 bulan lalu.
Lebih jelasnya pasal 3 PP nomor 16 Tahun 2022 menjelaskan bahwa penerima gaji ke-13 adalah PNS (termasuk CPNS), PPPK, TNI, Polri, dan Pegawai Negeri Sipil. Kemudian ada juga pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI, pensiunan polisi dan pensiunan pejabat negara, serta perwakilan keluarga pensiunan.
Ia juga menjelaskan, gaji ke 13 ini bertujuan untuk membantu Pegawai Negeri Sipil (PNS) memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang masih sekolah. Selain itu, juga menjadi salah satu faktor pendorong kegiatan ekonomi, guna menjaga percepatan pertumbuhan ekonomi.
“Gaji ke 13 ini seharusnya bisa memenuhi kebutuhan seperti berbagai biaya keperluan untuk pendidikan.” ucapnya. (*)
Baca: Ustadz Das’ad Latif Hadiri Acara Tabligh Akbar Kabupaten Parigi Moutong
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
