Gemasulawesi– Tim penyidik KPK geledah rumah jabatan Bupati Probolinggo, Jawa Timur, untuk mengumpulkan barang bukti tambahan.
KPK geledah rumah jabatan Bupati Probolinggo dilakukan dalam penyidikan dugaan korupsi penerimaan sesuatu penyelenggara negara atau mewakili terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo Tahun 2021.
“Hari ini, tim penyidik mengagendakan penggeledahan pada beberapa tempat di wilayah Probolinggo, Jawa Timur. Adapun salah satu tempat yang dilakukan upaya paksa penggeledahan, yaitu rumah dinas Jabatan Bupati Probolinggo,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 2 September 2021.
Baca juga: KPK: Bupati Probolinggo Diduga Patok Tarif Penjabat Kepala Desa
Sekarang ini, kata Ali, tim penyidik masih di lapangan dan sedang mencari dan mengumpulkan bukti yang berkait dengan perkara tersebut.
“Perkembangan informasi mengenai kegiatan dimaksud nantinya akan segera kami sampaikan kembali,” kata dia.
KPK menetapkan 22 orang sebagai tersangka dugaan suap jual beli jabatan penjabat kepala desa di Probolinggo Tahun 2021.
Sebagai penerima, yakni Bupati Probolinggo periode 2013-2018 dan 2019-2024 Puput Tantriana Sari dan suaminya, anggota DPR RI periode 2014-2019 dan 2019-2024 dan pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo 2003-2008 dan 2008-2013 Hasan Aminuddin.
Kemudian, Doddy Kurniawan, selaku aparatur sipil negara (ASN)/Camat Krejengan, dan Muhammad Ridwan, selaku ASN/Camat Paiton.
Baca juga: Bupati Probolinggo dan Suaminya Bersama 8 ASN Kena OTT KPK
18 orang pemberi suap Bupati Probolinggo
Sementara 18 orang sebagai pemberi adalah ASN di Probolinggo, yaitu Sumarto, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsudin.
Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan pemilihan kepala desa serentak tahap II di wilayah Probolinggo awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021, namun diundur.
Adapun terhitung 9 September 2021 ada 252 kepala desa dari 24 kecamatan yang selesai menjabat.
Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa itu maka akan diisi penjabat kepala desa berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat.
KPK menyebut ada persyaratan khusus di mana usulan nama penjabat kepala desa harus mendapat persetujuan Hasan yang juga suami Puput dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari Puput dan para calon pejabat kepala desa juga diwajibkan menyetor uang.
Adapun tarif untuk menjadi penjabat kepala desa Rp20 juta per orang ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp5 juta/hektare.
Sebagai penerima, Puput dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.
Sedangkan sebagai pemberi, Sumarto dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (****)
Baca juga: Kasus Suap Jembatan Palu IV, Kejati Sulteng Periksa 53 Saksi
