Laporan Pandora Papers Sebut Nama Menteri Luhut

<p>Foto: Laporan Pandora Papers Sebut Nama Menteri Luhut.</p>
Foto: Laporan Pandora Papers Sebut Nama Menteri Luhut.

Gemasulawesi– Nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan muncul dalam laporan Pandora Papers.

Dikutip dari detik.com, laporan Pandora Papers yang menyebut nama Menteri Luhut itu mengungkap kepemilikan aset dan perusahaan cangkang di negara bebas pajak.

Bahkan, Menteri Luhut terungkap pernah menghadiri rapat direksi perusahaan bernama Petrocapital SA, yang terdaftar di Republik Panama.

Baca juga: Menteri Luhut Laporkan Aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke Polisi

Luhut ditunjuk menjadi Presiden Petrocapital dalam rapat yang digelar 19 Maret 2007. Dia dipilih bersama dua orang lain dan berkantor di Guayaquil, 400 kilometer sisi barat daya ibu kota Ekuador, Quito.

Laporan Pandora Papers menyebut Menteri Luhut hadir langsung dalam beberapa kali rapat yang berlangsung selama 2007-2010.

Diketahui, terdapat perubahan nama perusahaan. Dari Petrostar International SA menjadi Petrostar-Pertamina International SA.

Perusahaan Petrostar-Pertamina International SA punya tugas memproduksi sekaligus mengangkut produk minyak bumi. Juga diperintahkan melakukan ekspor-impor.

Kabarnya, perusahaan hanya berumur tiga tahun karena dewan direksi membubarkannya dalam rapat pemegang saham luar biasa pada Juli 2010.

Terkait laporan Pandora Papers, juru bicara Menteri Luhut, Jodi Mahardi membenarkan kabar Petrocapital dibentuk di Republik Panama.

“Luhut sempat menjabat di perusahaan itu,” sebutnya.

Ia mengatakan, perusahaan ini didirikan pada 2006 oleh Edgardo E.Dia dan Fernando A.Gil. Petrocapital memiliki modal disetor senilai US$ 5.000.000, yang salah satu bidang usahanya adalah minyak dan gas bumi.

“Bapak Luhut B. Pandjaitan menjadi Direktur Utama atau Ketua Perusahaan pada Petrocapital S.A pada 2007-2010,” tuturnya.

Ketika Luhut memimpin perusahaan itu, pernah gagal memperoleh eksplorasi migas yang layak.

Walaupun, berencana digunakan untuk pengembangan bisnis di luar negeri terutama di wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan.

Ia menyebut, ada berbagai kendala terkait dengan kondisi geografis, budaya, dan kepastian investasi. Sehingga, Menteri Luhut memutuskan mundur dan berfokus pada bisnis yang ada di Indonesia,” tuturnya.

Terlepas dari itu, Jodi membantah kabar Luhut berkongsi dengan perusahaan minyak milik pemerintah Indonesia dan mengubah nama perusahaan.

Seperti dikutip dari Tempo, ada dua pejabat yang masuk dalam laporan Pandora Papers yakni Luhut dan inisial AH. (a/**)

Baca juga: Luhut Minta Wuling Pasarkan Mobil Listrik Paling Lambat Akhir 2022

...

Artikel Terkait

wave

Presiden Jokowi Jadikan Sorong Produsen Utama Pertanian di Indonesia Timur

Presiden Joko Widodo harap Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, dapat menjadi daerah produsen utama komoditas pertanian di Indonesia Timur

Elite Partai Golkar Respon Sikap Gubernur Gorontalo Terhadap Mensos

Elite Partai Golkar merespon sikap Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang merasa tersinggung dengan aksi emosional Mensos Tri Rismaharini.

BNPB Akan Bangun Gudang Logistik di Sulawesi

BNPB berencana membangun gudang logistik di Sulawesi dan enam provinsi lainnya untuk mempercepat distribusi bantuan jika terjadi bencana.

Presiden Joko Widodo Resmikan PLBN Sota di Merauke, Papua

Presiden Joko Widodo resmikan Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Sota di Merauke, Papua, di sela hari kedua kunjungan kerjanya di Papua.

UKM dari Pulau Jawa dan Sulawesi Bawa Kopi Indonesia Tembus Pasar Ekspor AS

UKM dari pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Nusa Tenggara, membawa kopi Indonesia menembus pasar ekspor di Amerika Serikat.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;