Erick menyebut memang menjadi pejabat publik harus siap menerima fitnah. Namun, fitnah ini harus dibuktikan, tidak bisa menuduh sembarangan tanpa data.
Nasional, gemasulawesi – Terkait tudingan keterlibatannya dalam dugaan bisnis tes PCR Menteri BUMN Erick Thohir mengaku siap di panggil KPK.
“Hingga saat ini belum ada panggilan dari KPK, saya pasti akan ada komunikasi kalau dipanggil, saya pasti datang. Kita ini kan individu yang harus taat kepada hukum, KPK, Kejaksaan, kepolisian itu punya mekanisme yang saya rasa di bawah pemerintahan presiden terus menjadi peningkatan yang luar biasa,” kata Erick Thohir, Minggu 14 November 2021.
Baca juga: Peran Kementerian BUMN Tangani Covid-19 dapat Apresiasi
Menurutnya, saat ini kepercayaan publik sudah sangat baik. Dia yakin, jika namanya diadukan ke KPK, maka KPK akan melakukan pengecekan ulang untuk mengetahui kebenaran laporan tersebut.
Lanjut dia, kepercayaan publik itu dilihat ada surveinya dan sangat baik, pihak Kejaksaan, Kepolisian, KPK mendapat pengaduan itu pasti akan mengkroscek lebih dulu.
“Siapa yang mengadukan, punya nggak track record benar dalam perjuangan korupsi atau sekadar meng-create publisitas dan konflik dan itu bagian dari apa yang terjadi sekarang ini. Bagian dari demokrasi yang harus kita hadapi. Tetapi tentu semua pengaduan harus didasarkan dengan bukti,” jelasnya.
Baca juga: Diduga Main Tambang Ilegal, Disdikbud Parimo Panggil Kepsek Ibrahim Kulas
Erick Thohir menegaskan bahwa di kementeriannya selalu transparan dalam memberikan laporan harta kekayaan kepada KPK, bahkan seluruh direksi dan komisaris turut melaporkan dengan jelas. Termasuk perusahaan holding atau anak perusahaan BUMN wajib lapor kekayaan ke KPK.
“KPK mengundang Kementerian BUMN sebagai salah satu Kementerian yang transparan dalam memberikan laporan harta kekayaan. Bukan saya saja seluruh direksi komisaris, bahkan saya tekan kan yang tadinya hanya holdingnya, sekarang anak cucu harus melaporkan harta kekayaan, kita transparan,” tegasnya.
Erick menyebut memang menjadi pejabat publik harus siap menerima fitnah. Namun, fitnah ini harus dibuktikan, tidak bisa menuduh sembarangan tanpa data.
“Pejabat publik punya risiko bahwa dia harus menerima juga fitnah. Nah, tetapi tentu fitnah ini kan harus dibuktikan tidak bisa menuduh sembarangan tanpa data, tapi itu resiko tapi apakah gara-gara itu kita berhenti,” pungkasnya. (**)
Baca juga: Buntut Isu Bisnis PCR, Luhut dan Erick Thohir Dilaporkan ke KPK
Sumber: cnnindonesia.com
