Gemasulawesi– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, kementeriannya mendukung Kabupaten Maluku Tenggara secara penuh menjadi kawasan industri seaweed estate atau lumbung rumput laut terintegrasi.
“Maluku Tenggara ke depan bisa menjadi kawasan industri rumput laut terintegrasi, atau seaweed estate. Jadi kita bukan punya tambak terintegrasi saja nanti, rumput laut juga bisa,” kata Menteri Trenggono dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis, 7 Oktober 2021.
Menteri Kelautan dan Perikanan telah mendengar pemaparan disampaikan Bupati Maluku Tenggara M Thaher Hanubun, tentang rencana pengembangan Maluku Tenggara menjadi lumbung rumput laut.
Baca juga: KKP dan Kemenhub Teken MoU Pengembangan Pelabuhan Ambon Baru
Rencananya, pengembangan kawasan industri rumput laut itu akan dijalankan di lokasi dengan luas 3.000 hektare dari total luas potensi kawasan budidaya yang ada yaitu 8.662,63 hektare.
Menteri Trenggono juga mengingatkan kembali program penangkapan terukur yang sedang disiapkan dan akan segera dijalankan KKP, khususnya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 yaitu Laut Arafuru yang juga berbatasan dengan Maluku.
Menteri Trenggono meminta dukungan pemerintah daerah setempat untuk bersama-sama mengawal dan memastikan penangkapan terukur dapat berjalan dengan tepat.
“Yang melaut di Tual ini hanya boleh fishing industry dan nelayan lokal Tual, artinya nelayan tradisional ber-KTP Tual, Ambon, Merauke dan sekitarnya. Kalau di luar daerah ini, kita akan tindak tegas,” ujar Trenggono.
Bupati Thaher menyampaikan, ada lima kawasan budidaya rumput laut yang telah berjalan, di antaranya Teluk Sathean, Teluk Loon Kelanit, Pulau-pulau Sepuluh dan sekitarnya, Teluk Hoat Sorbay dan Pulau Kei Besar.
Thaher menjelaskan, manfaat akan dirasakan masyarakat luas melalui pengembangan industri rumput laut ini, di antaranya meningkatnya harga rumput laut kering, naiknya penyerapan tenaga kerja, naiknya pendapatan perkapita penduduk, hingga angka kemiskinan menurun.
“Kami mohon dukungan dari lintas sektor, baik dari KKP, Kementerian PUPR, Kementerian Investasi atau BKPM, Kementerian Perhubungan dan Pemkab Maluku Tenggara, agar target-target ini dapat tercapai,” ujar Bupati Maluku Tenggara ini.
Kementerian Kelautan dan Perikanan bakal mulai membangun kampung budidaya rumput laut di Kawasan Timur Indonesia sebagai upaya untuk mengembangkan salah satu komoditas unggulan subsektor perikanan budidaya itu.
“Pemerintah intervensi dengan membangun lahan baru berupa kampung rumput laut yang diproyeksikan akan dibangun mulai tahun depan di Maluku Tenggara dan Sumba Timur,” kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu.
Namun demikian, kata Tb Haeru Rahayu, untuk lokasi lain tidak akan ditinggalkan dan tetap akan dibina serta akan dihubungkan dengan pihak swasta maupun lembaga permodalan untuk pengembangan daerahnya.
Dia menerangkan, untuk mencapai target produksi rumput laut diproyeksikan meningkat dari 9,78 juta ton di tahun 2019 menjadi 12,3 juta ton di tahun 2024, KKP telah merancang rencana kerja melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan budi daya baik dengan peningkatan produktivitas maupun pembukaan lahan baru. (****)
Baca juga: 2022, Bantuan 1 Miliar Rupiah untuk Petani Parigi Moutong
