Rachmat Gobel Sebut Pelabuhan Anggrek Lokomotif Ekonomi Gorontalo

<p>Foto: Rachmat Gobel Sebut Pelabuhan Anggrek Lokomotif Ekonomi Gorontalo.</p>
Foto: Rachmat Gobel Sebut Pelabuhan Anggrek Lokomotif Ekonomi Gorontalo.

Gemasulawesi– Wakil Ketua DPR-RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel, menyebutkan, Pelabuhan Anggrek di Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, sebagai lokomotif pembangunan ekonomi di daerah itu.

“Kemajuan suatu masyarakat berawal dari pembangunan pelabuhan. Gorontalo tidak boleh stabil dalam kemiskinan, maka di era globalisasi ini diperlukan perubahan besar untuk memajukan daerah dan menyejahterakan rakyatnya,” ungkap Rachmat Gobel di Gorontalo, pada peresmian pengelolaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) PT Anggrek Gorontalo Internasional Terminal (AGIT), Selasa 28 September 2021.

Gobel menerangkan Pelabuhan Anggrek bisa menjadi lokomotif kemajuan Gorontalo, karena terintegrasi dengan pembangunan kawasan ekonomi dan kawasan industri.

Baca juga: Rachmat Gobel: Pemerintah Mesti Konsisten Lindungi Pemasok Kecil

“Industrinya disesuaikan dengan potensi yang dimiliki Gorontalo, yaitu industri pertanian dan perikanan,” katanya.

“Ini bukan sekadar bisnis. Bukan sekadar pelabuhan. Misi besarnya adalah membangun Gorontalo menjadi makmur dan maju. Ini untuk anak cucu kita agar bangga pada kampungnya. Ini soal harkat, derajat, dan martabat. Bagian dari warisan untuk anak cucu kita semua. Kita bangga jika melihat senyum anak cucu kita semua,” katanya.

Gobel mengingatkan bahwa Gorontalo itu diamond, permata.

“Kualitas sumberdaya manusia Gorontalo itu diamond. Banyak tokoh-tokoh besar. Kita mengenal BJ Habibie, HB Jassin, Jus Badudu, JA Katili. Juga bapak saya sendiri, Thayeb Gobel. Semua itu orang-orang besar Indonesia yang berasal dari Gorontalo,” katanya.

Karena itu, katanya, hanya dengan sedikit sentuhan saja sebetulnya Gorontalo bisa maju lebih cepat. Saat ini, Gorontalo merupakan salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Ia berharap melalui pembangunan pelabuhan internasional ini maka Gorontalo bisa menjadi salah satu provinsi termakmur di Indonesia.

Sehingga keberadaan pelabuhan, diharapkan mendorong pembangunan ekonomi nasional, sebagaimana rencana dalam 30 tahun ke depan.

Membangun Pelabuhan Anggrek, katanya, tidak sekadar mengelola pelabuhan untuk mencari untung namun dampaknya sangat besar bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Gorontalo.

Kekuatan potensi kelautan dan perikanan, pertanian serta perkebunan yang sangat luar biasa, ditambah sumber daya manusia (SDM) yang jika disentuh sedikit saja pasti akan menjadi sangat produktif.

Pelabuhan Anggrek memiliki posisi strategis untuk konektivitas dengan Korea Selatan, Tiongkok, Hongkong, Taiwan, dan Jepang.

Pelabuhan ini memiliki fasilitas dermaga petikemas untuk kapal dengan kapasitas hingga 30 ribu DWT (deadweight tonnage) dan dermaga kargo untuk kapal dengan kapasitas 10 ribu DWT. Adapun KPBU ini untuk jangka waktu 30 tahun.

Dalam acara yang diadakan secara hibrid itu, juga diikuti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri PUPR M Basoeki Hadimoeljono yang mengikuti secara daring.

Basoeki mengatakan bahwa Kementerian PUPR  sekuat tenaga mendukung pembangunan Pelabuhan Anggrek ini.

“Selain pembangunan fisiknya, juga perlu dukungan air bersih, jalan, dan perumahan untuk pekerja. Agar pelabuhan tidak menjadi kumuh,” katanya.

Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, KPBU merupakan bagian dari visi-misi Presiden Joko Widodo.

“Ini wujud komitmen pemerintah di tengah keterbatasan APBN dan untuk akselerasi,” katanya.

Pelabuhan Anggrek memiliki keunggulan geostrategis karena dekat dengan negara-negara Timur Jauh, sehingga pembangunan Pelabuhan Anggrek sangat penting.

Apalagi Gorontalo bagian dari wilayah terluar dan juga merupakan daerah potensial. Namun Budi Karya Sumadi berpesan agar pelabuhan ini dikelola secara efisien, efektif, memanfaatkan teknologi digital, dan juga berwawasan lingkungan. (****)

Baca juga: 2021, Kemenhub Sasar Pengembangan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo

...

Artikel Terkait

wave

Bank Dunia Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 3,7 Persen

Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia tahun ini akan tumbuh 3,7 persen atau lebih rendah dari prediksi April lalu yaitu 4,4 persen.

OJK Tutup 425 Penyelenggara Investasi dan 1.500 Fintech Lending Ilegal

OJK menutup 425 penyelenggara investasi ilegal dan 1.500 fintech Peer to Peer (P2P) lending ilegal selama 2020 sampai pertengahan Juli 2021.

Menteri Investasi/Kepala BKPM: Ekonomi Jangan Hanya Dikuasai Orang di Jakarta

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, ekonomi jangan lagi dikuasai sekelompok orang di Jakarta, tetapi harus merata

Diskon Pajak Mobil Baru Diperpanjang Sampai Akhir Tahun 2021

Menkeu perpanjang pemberian diskon pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil sampai akhir 2021, ini seharusnya berakhir pada Agustus.

Kepri Siapkan Lahan 1,7 Hektar Pembangunan Pelabuhan Terpadu Samudra

Pemprov Kepri menyiapkan lahan seluas 1,7 hektar di Kabupaten Natuna, untuk pembangunan pelabuhan terpadu samudra termasuk anggaran.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;