Menteri Investasi/Kepala BKPM: Ekonomi Jangan Hanya Dikuasai Orang di Jakarta

<p>Foto: Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.</p>
Foto: Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Gemasulawesi- Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, ekonomi jangan lagi sekadar dikuasai sekelompok orang di Jakarta, tetapi harus merata dari Sabang sampai Marauke.

“Kita tidak bisa lagi pakai pola-pola lama, yang ekonomi itu dikuasai segelintir orang di Jakarta,” ungkap Bahlil dalam sebuah diskusi virtual, Minggu 26 September 2021.

Untuk mencapai pemerataan ekonomi, Menteri Bahlil, mendorong pemerataan investasi.

Baca juga: Dinas Pertanian Kota Palu Dorong Dua Poktan Jadi Penangkar Benih Padi

Baca juga: Terpidana Korupsi Kota Tual Rp3,145 Miliar Ditangkap di Cilodong, Jawa Barat

Selain itu, katanya, setiap investasi yang masuk harus melibatkan pengusaha atau usaha mikro, kecil dan menengah lokal demi meningkatkan taraf ekonomi daerah.

“Dengan arahan Bapak Presiden, investasi yang masuk di daerah, baik penanaman modal dalam negeri maupun asing, harus berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha lokal dan UMKM,” kata Bahlil.

Baca juga: Azis Syamsuddin Tidak Hadiri Panggilan KPK, Beralasan Isolasi Mandiri

Baca juga: Sekda Harap Investasi Bisa Serap Tenaga Kerja Lokal

Menteri lalu mengambil contoh bila ada investasi di Sulawesi, dia harus berkolaborasi dengan orang Sulawesi di Sulawesi, bukan orang Sulawesi yang ada di Jakarta.

“Supaya pemerataan dapat terjadi,” sebutnya.

Baca juga: Pansus Covid-19 Usul Rapid Tes Gratis Merata di Parimo

Baca juga: Lakukan Pengrusakan, Satu Nelayan Toili Diamankan Polisi

Baca juga: JK Kecam Tindakan Pembakaran Mimbar di Masjid Raya Makassar

Pemerataan investasi ini, katanya, akan memberi dampak kepada perekonomian secara nasional, seperti ketersediaan lapangan kerja di daerah.

“Insyaallah ini sudah mulai kelihatan. Contoh kemarin kita melakukan groundbreaking pabrik baterai mobil pertama di Asia Tenggara, itu implementasi dari investasi US$ 9,8 miliar. Kemarin di Karawang, bulan besok kita mulai dorong di Maluku Utara, supaya pertumbuhan itu berjalan dengan baik,” tuturnya. (****)

Baca juga: BKPM: Investasi Green Energy di Kaltara Harus Libatkan UMKM

Baca juga: Banyak TKA Pulang, Pemerintah Harus Mitigasi Resiko Realisasi Investasi

Baca juga: Dukung UMKM Meningkat, Presiden Bikin Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

...

Artikel Terkait

wave

Diskon Pajak Mobil Baru Diperpanjang Sampai Akhir Tahun 2021

Menkeu perpanjang pemberian diskon pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil sampai akhir 2021, ini seharusnya berakhir pada Agustus.

Kepri Siapkan Lahan 1,7 Hektar Pembangunan Pelabuhan Terpadu Samudra

Pemprov Kepri menyiapkan lahan seluas 1,7 hektar di Kabupaten Natuna, untuk pembangunan pelabuhan terpadu samudra termasuk anggaran.

Harga Minyak Dunia Naik ke Level Tertinggi

Harga minyak dunia naik ke level tertinggi, dipicu lambatnya produksi Amerika Serikat (AS) usai diterjang badai Ida, naik 59 sen.

Resmi Diajukan ke DPR, Pungutan PPN Sembako hingga Sekolah

Kementrian Keuangan secara resmi ajukan ke DPR pungutan PPN barang sembako, jasa pendidikan atau sekolah, dan jasa kesehatan.

Ini Kriteria PKL Akan Dapat Bantuan Rp1,2 Juta dari Pemerintah

PKL akan mendapat bantuan Rp1,2 juta adalah belum pernah dapat Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, operasi di daerah PPKM level empat.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;