Azis Syamsuddin Tidak Hadiri Panggilan KPK, Beralasan Isolasi Mandiri

<p>Foto: Azis Syamsuddin Tidak Hadiri Panggilan KPK, Beralasan Isolasi Mandiri.</p>
Foto: Azis Syamsuddin Tidak Hadiri Panggilan KPK, Beralasan Isolasi Mandiri.

Gemasulawesi– Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin belum bisa memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat 24 September 2021 ini karena sedang menjalani isolasi mandiri.

“Beberapa waktu lalu, saya berinteraksi dengan seseorang yang dinyatakan positif Corona virus,” demikian bunyi surat yang diduga milik Azis.

Azis dalam surat permohonannya meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya, Senin 4 Oktober 2021.

Baca juga: Keluhan Krisis Listrik, DPRD Banggai Panggil PLN

Suara.com yang mengonfirmasi kebenaran surat itu ke Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri lewat pesan WhatsApp, sampai berita ini ditulis pada pukul 13.20 WIB, belum ada balasan.

Sebelumnya, beredar informasi, Azis telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi di Kabupaten Lampung Tengah. 

Beredarnya kabar itu, bersamaan dengan KPK yang sedang mengusut dugaan kasus korupsi di Kabupaten Lampung Tengah, yang saat ini perkaranya telah memasuki tahap penyidikan.

KPK juga sudah melakukan tahapan pemeriksaan sejumlah saksi di Jakarta, Bandung, Tangerang serta Lampung. 

Dikonfirmasi mengenai status Azis, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, akan melakukan pemanggilan Azis dalam waktu dekat. Namun, dia tidak menegaskan Azis sudah ditetapkan menjadi tersangka. 

“Ya, tentu penyidik menyampaikan panggilan karena kepentingan penyidikan sehingga terangnya suatu perkara,” kata Firli dikonfirmasi, Kamis 23 September 2021. 

Ia berharap, setiap orang yang dipanggil akan memenuhi panggilan sebagai wujud penghormatan atas tegak dan tertibnya hukum dan keadilan.

“Kita tidak boleh menunda keadilan karena menunda keadilan adalah juga ketidakadilan. Kita juga menjunjung tinggi dan menganut prinsip,” tuturnya.

Update terakhir, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin akhirnya dijemput paksa tim KPK. Azis diketahui sempat mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sedang melakukan isolasi mandiri.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu sudah sampai di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan. Azis tampak mengenakan pakaian batik berlengan panjang.

Sontak kehadiran fisik Azis itu menarik perhatian bidik lensa para awak media untuk mengabadikannya. Belakangan diketahui sosok Azis memang tidak pernah muncul, bahkan di kantornya sendiri di Kompleks Parlemen, Senayan.

Absennya Azis di DPR setidaknya sudah terjadi sejak namanya disebut dalam surat dakwaan kepada eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju pada Selasa 14 September 2021. (****)

Baca juga: ICW Nilai Janggal Penanganan Kasus Korupsi Bansos di KPK

...

Artikel Terkait

wave

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Menjadi Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Andi Merya Nur (AMN) dan BPBD Kabupaten Kolaka Timur Anzarullah (AZR) menjadi tersangka.

Inilah 15 Hari Libur Nasional 2022

Pemerintah telah menetapkan hari libur nasional 2022 diputuskan dalam SKB di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Layanan Internet TelkomGroup kembali Normal Setelah Perbaikan Kabel Laut

Layanan internet TelkomGroup baik fixed mobile broadband di Indonesia berangsur pulih setelah gangguan sistem komunikasi kabel laut

Presiden Resmikan Pabrik Baja Modern Milik Krakatau Steel

Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik baja modern berkualitas tinggi Hot Strip Mill dua milik PT Krakatau Steel (Tbk) di Cilegon.

Dukung UMKM Meningkat, Presiden Bikin Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Presiden Joko Widodo membuat lembaga baru yang diberi nama Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) untuk membantu UMKM.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;