Berita nasional, gemasulawesi– Indonesia Corruption Watch (ICW) nilai janggal penanganan kasus korupsi Bansos Covid-19 di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibawah kepemimpinan Firli Bahuri.
“Kami menilai dugaan kasus korupsi Bansos Covid-19 menjadi satu hal paling buruk ditangani KPK,” ungkap Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dalam diskusi daring yang dilakukan ICW, Senin 12 Juli 2021.
ICW memaparkan beberapa poin kejanggalan penanganan kasus korupsi Bansos di KPK dalam menangani perkara yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara itu.
Baca juga: Ekonom Faisal Basri Kritisi Vaksin Gotong Royong Individu
Kejanggalan penanganan kasus korupsi Bansos pertama, keterlambatan pemanggilan saksi. Misalnya Ikhsan Yunus, baru dipanggil KPK satu bulan setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan.
Selain itu, ICW juga menyebut kejanggalan penanganan kasus korupsi Bansos di KPK tidak melakukan penyidikan pada pemanggilan Ketua Komisi III DPR Herman Hery.
Bahkan, KPK justru melakukan penyelidikkan ulang, bukan memanggil dalam tataran penyidikkan.
“Semestinya dalam proses penyidikan perkara suap sudah bisa dipanggil pihak-pihak itu. Tidak mesti menunggu proses penyelidikan. Kita tidak tahu penyelidikan dalam rangka apa, dalam konteks apa, KPK membuka lembaran baru penanganan perkara korupsi Bansos,” jelas dia.
Baca juga: Progres Rekonstruksi Jalan di Parigi Moutong Belum Capai Target
Kejanggalan penanganan kasus korupsi
Kejanggalan penanganan kasus korupsi Bansos di KPK, terdapat dugaan kebocoran informasi dalam penanganan korupsi paket Bansos. Sehingga, beberapa penggeledahan dilakukan penyidik KPK tidak menemukan barang bukti apa pun.
Lalu, hilangnya sejumlah nama dalam dakwaan KPK, sebelumnya disebutkan dalam proses rekonstruksi perkara.
“Ini tentu janggal karena sebelum KPK melimpahkan berkas ke persidangan, kita tahu bahwa KPK sempat mengadakan rekonstruksi, yang mana rekonstruksi menjelaskan secara clear keterlibatan beberapa pihak,” ungkapnya.
Salah satu diantaranya, disebut namanya adalah Agustri Yogasmara. Dalam rekonstruksi ditulis dalam papan nama digunakan bersangkutan adalah operator Ikhsan Yunus. Dan mendapatkan uang miliaran rupiah serta sepeda Brompton saat itu.
Baca juga: Gubernur Ingin Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Miliki IUP Tambang
ICW menduga, penghilangan sejumlah nama dalam surat dakwaan dilakukan penentu kebijakan di KPK.
“Bisa direktur penyidikkan, deputi penindakan bahkan besar kemungkinan dilakukan sendiri pimpinan KPK,” ujarnya.
Kemudian adanya putusan pelanggaran kode etik dua penyidik KPK terkait perkara Bansos. ICW curiga, hal ini merupakan bentuk perlawanan pada pihak-pihak didalam internal KPK yang turut serta melakukan pengungkapan perkara korupsi.
“Konsekuensi serius dalam putusan Dewas itu bisa digunakan oleh pelaku korupsi, untuk menyatakan penyidikkan KPK tidak sah. Itu bahaya,” tuturnya. (***)
Baca juga: Janggal, Masih Ada Desa Belum Cairkan Anggaran APBDes Tahap Dua
