Gemasulawesi- Dinas Pertanian Kota Palu, Sulawesi Tengah mendorong dua Kelompok Tani (Poktan) di Kelurahan Lambar, Kecamatan Tawaeli dan Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga menjadi penangkar benih padi dengan varietas unggul.
“Dua Poktan di wilayah ini memang dinilai masih memiliki lahan cukup luas untuk pengembangan komoditas padi,” ungkap Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Kota Palu, Nur Laila yang dihubungi, Jumat, 24 September 2021.
Dia menyebut, di Kecamatan Tawaeli misalnya, masih memiliki kurang lebih 50 hektare lahan persawahan produktif. Sehingga, pihaknya terus mendorong petani agar lebih produktif.
Baca juga: Alokasi 5850 Hektare Sawah Topang Upsus Pajala di Parigi Moutong
Hasil ubinan padi di demplot pertanian Kelurahan Lambara kata dia, pada Kamis 23 September 2021, Poktan Sintuvu Anja mampu memproduksi Gabah Kering Panen (GKP) sebanyak 7,5 ton per hektare dari varietas padi Inpari 30.
Varietas ini menurut dia, merupakan varietas unggulan baru yang tahan terhadap rendaman air atau banjir melalui bantuan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (BPTP) Provinsi Sulawesi Tengah.
“Poktan Sintuvu Anja ini kami dorong menjadi salah satu kelompok penangkar benih. Bantuan BPTP kepada Poktan ini untuk lahan seluas dua hectare, dan hasil produksi disiapkan untuk benih sehingga belum dapat dikonsumsi,” kata dia.
Poktan “Sintuvu Anja” dalam mengolah sawah telah mengarah ke inovasi teknologi pertanian, salah satunya menggunakan Rice transplante atau mesin tanam pindah bibit pada tanaman padi.
“Ini adalah bagian dari pemberdayaan petani pada momen Hari Tani Nasional, dengan harapan produksi mereka bisa meningkat meskipun lahan pertanian di Palu mengalami penyusutan akibat dampak pengembangan infrastruktur,” demikian Laila.
Dia menjelasnya, upaya pemerintah mendorong sejumlah Poktan di daerah itu menjadi penangkar benih padi dengan varietas unggul, sebab hal itu dilakukan untuk menyediakan kebutuhan benih bagi petani di kota Palu.
Saat ini pihaknya sedang menyusun dokumen yang dipersyaratkan dalam membentuk kelompok penangkar benih padi, dan selanjutnya bekerja sama dengan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) sebagai lembaga yang berkompeten dalam urusan pemberian label. (***)
Baca juga: DTPHP Parimo Disinyalir Arahkan UPTD Kelola Dana Bantuan Kedelai
