Banyak TKA Pulang, Pemerintah Harus Mitigasi Resiko Realisasi Investasi

<p>Foto: Illustrasi Investasi </p>
Foto: Illustrasi Investasi

Berita nasional, gemasulawesi- Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah bisa lebih dulu mitigasi resiko realisasi investasi di kuartal mendatang dengan berbagai strategi.

“Mitigasi salah satunya dengan mendeteksi perusahaan-perusahaan banyak memulangkan tenaga ahli dan mencari solusi agar pekerja itu bisa cepat kembali,” Bahlil dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Selasa 27 Juli 2021.

Mitigasi resiko realisasi investasi menyusul pulangnya sejumlah Tenaga Kerja Asing ke negara asalnya, akibat meningkatnya kasus covid-19 di Indonesia.

Baca juga: DPR: Mitigasi Pembelajaran Tatap Muka di Zona Hijau Covid-19

Di sisi lain mitigasi resiko realisasi investasi, pemerintah akan meningkatkan laju dengan pemberian insentif untuk penanaman modal di luar Jawa.

“Selanjutnya, kita selesaikan persoalan sosial, berikut juga izin-izin harus diselesaikan. Serta memberi keyakinan eksistensi dan stabiliats politik keamanan di daerah terkait,” ujarnya.

Dia meyakini, keluarnya pekerja asing dari Indonesia akan berpengaruh terhadap penyelesaian proyek investasi di dalam negeri.

Negara telah menarik warganya meliputi Arab Saudi hingga Jepang.

“Harus diakui setiap perusahaan menjalankan operasi ketika sebagian tenaga ahli pulang pasti ada dinamika dalam percepatan pekerjaan,” ujarnya.

Baca juga: BUMN Bakal Diberikan Tambahan Penyertaan Modal Negara

Untuk itu, diperlukan mediasi agar perusahaan tetap menyelesaikan proyeknya sesuai dengan jadwal telah ditetapkan.

Sehingga, realisasi penanaman modal tidak terlampau terdampak.

Meski demikian, imbas keluarnya para TKA dari Indonesia terhadap besarnya capain di kuartal III belum bisa diprediksi.

Pemerintah belum revisi target capaian investasi

Namun pihaknya, belum merevisi target capaian investasi hingga akhir tahun. Selama 2021, pemerintah menargetkan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri bisa menyentuh Rp 900 triliun.

“Saya belum terpikir untuk revisi target. Namun kami menyusun strategi agar mencapai target itu,” kata dia.

Tercatat, pada Januari hingga Juni 2021 atau selama semester I, Kementerian mencatat realisasi penanaman modal telah mencapai Rp 442,8 triliun. Angka ini setara dengan 49,2 persen dari total target investasi hingga akhir 2021.

Ia menambahkan, pada kuartal III mendatang, negara mengalami tantangan besar di sektor itu lantaran adanya kebijakan PPKM Darurat dan Level empat. (***)

Baca juga: Sekda Harap Investasi Bisa Serap Tenaga Kerja Lokal

...

Artikel Terkait

wave

Pemda Luwu Utara Beri Bantuan Alsintan Poktan

Pemda Luwu Utara, Sulawesi Selatan, beri bantuan Alsintan Poktan, bersumber dari APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN)

Kemnaker Susun Permenaker BSU Pekerja

Menteri Ida Fauziyah menyebut Kemnaker sedang melakukan penyusunan Permenaker BSU atau bantuan subsidi upah pekerja atau buruh.

Mendes PDTT Minta Pemda Salurkan BLT Dana Desa Sekaligus

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar meminta BLT Dana Desa disalurkan langsung tiga bulan, tanpa perlu dibayarkan secara bertahap.

Bantuan Tunai UMKM Tahap Dua 2021 Dicairkan Bertahap

Bantuan tunai UMKM 2021 tahap dua 2021 dicairkan bertahap, saat pemberlakuan PPKM, merespons kebijakan pemerintah ditengah banyak merugi.

Baru 17 Juta Orang Penerima Vaksin Covid19 Secara Lengkap di Indonesia

Berdasarkan data Kemenkes, hingga saat ini penerima vaksin covid19 secara lengkap di Indonesia baru mencapai 17 juta orang.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;