DPR: Mitigasi Pembelajaran Tatap Muka di Zona Hijau Covid-19

<p>Foto: Illustrasi pembelajaran tatap muka masa pandemi covid 19.</p>
Foto: Illustrasi pembelajaran tatap muka masa pandemi covid 19.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Anggota DPR RI Komisi X Fraksi PKS, Sakinah Aljufri meminta pemerintah melakukan mitigasi pembelajaran tatap muka di zona hijau covid-19.

“Itu agar agar tidak terjadi lonjakan kasus covid-19 di zona hijau,” ungkapnya di Jakarta, Kamis 8 Juli 2021.

Ia mengatakan, pemerintah juga harus melakukan mitigasi pembelajaran tatap muka untuk antisipasi lonjakan kasus di luar pulau Jawa-Bali.  Hindari siswa terpapar covid-19 di zona hijau.

Baca juga: DPRD Tunggu Usulan Pembiayaan PPPK Parigi Moutong

Harapan mitigasi pembelajaran tatap muka, agar semua warga sekolah baik manajemen sekolah, guru, orang tua murid dan juga masyarakat bekerja sama saling menjaga anak-anaknya agar selalu sehat dan memperhatikan Prokes.

“Kesadaran kita semua atas wabah ini, semoga masalah yang sedang melanda bangsa ini khususnya dan dunia pada umumnya covid-19 cepat berakhir,” sebutnya.

Baca juga: DPRD Parigi Moutong Minta Realisasi Pengembalian Temuan

Ia mencontohkan, di luar pulau Jawa seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan sudah masuk zona merah. Hal itu harus menjadi perhatian bersama.

Kemdikbudristek segera tinjau ulang rencana Pembelajaran Tatap Muka, semula dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.

Baca juga: Parigi Moutong Ikuti Sosialisasi Inovasi Daerah dan IGA 2021

“Terus mengganasnya kasus covid-19 saat ini perlu disikapi pemerintah dengan cepat, tepat dan bijak. Tatap muka harus ditunda sampai kasus covid-19 melandai,” tegasnya.

Terkait dengan daerah zona hijau atau tidak ada penambahan kasus, ia mendorong pemerintah untuk dapat menyelenggarakan PTM terbatas, namun dengan protokol kesehatan ketat.

Baca juga: Penerimaan PPPK di Sigi, Sulawesi Tengah, Terbanyak Formasi Tenaga Guru

Ia menyebut Pembelajaran Tatap Muka harus menerapkan standar protokol kesehatan ketat dan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik.

Diketahui, kasus baru penambahan dan angka kematian akibat covid-19 semakin mengganas.

Baca juga: Penanganan Stunting di Sulawesi Tengah Butuh Kerjasama Semua Pihak

Berdasarkan sebaran covid-19, provinsi berada di pulau jawa menjadi provinsi penyumbang angka harian positif covid-19 terbanyak.

Baca juga: Satgas Evaluasi Ujian Sekolah Tatap Muka di Parigi Moutong

Guna menurunkan penularan Covid-19, pemerintah memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 mendatang. (**)

Baca juga: 12,3 Persen Akumulasi Vaksinasi covid-19 Sulawesi Tengah

...

Artikel Terkait

wave

Anggaran Miliaran untuk Pembangunan Jalan Lutim-Morowali Utara

Dengan anggaran miliaran rupiah, pembangunan jalan Lutim-Morowali Utara tetap berlanjut sesuai komitmen dari Pemprov Sulawesi Selatan.

Syarat Kartu Vaksin Tidak Jamin WNA Tidak Terpapar Covid 19

Langkah pemerintah membolehkan Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia dengan syarat kartu vaksin, tidak menjamin terpapar covid 19.

Tersisa 30 Daerah Tertinggal, Salah Satunya Sulawesi Tengah

Berdasarkan indeks ketertinggalan daerah, diproyeksikan tersisa 30 daerah tertinggal pada 2024, bakal melampaui target pengentasan.

2022, Bio Farma Targetkan Produksi Vaksin Merah Putih

PT Bio Farma (Persero) menargetkan vaksin made in Indonesia yang saat ini dikembangkan pihaknya, dengan nama Vaksin Merah Putih

Eks Kapolsek Mijen Samarang Diduga Selingkuhi Janda Perwira

Eks Kapolsek Mijen Semarang Kompol Ady Pratikto kepergok istrinya berada didalam mobil bersama seorang wanita janda perwira Polri meninggal

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;