Gemasulawesi- Pelarian DPO koruptor Kejaksaan Tinggi Maluku Hartanto Hoetomo Direktur PT Inti Artha Nusantara, berakhir. Tersangka dalam kasus korupsi proyek pengangunan taman kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) akhirnya diringkus tim tangkap buron (Tabur) Kejaksaan Tinggi Maluku bersama Kejaksaan Agung RI.
“Hartanto Hoetomo (58) pasca ditetapkan sebagai tersangka dikabarkan menghilang sehingga dirinya dimasukan dalam DPO sejak Juli 2021,” ungkap Kasi Penkum dan Humas Kejati, Wahyudi Kareba dalam keterangannya, Minggu 5 September 2021.
Menurut dia, DPO koruptor Maluku, Hartanto Hoetomo dinyatakan sebagai tersangka lantaran dirinya adalah kontraktor yang menangani pekerjaaan pembangunan Taman kota KKT.
Baca juga: Polres Parimo Tangkap DPO Sindikat Curanmor
Dia menjelaskan, tersangka merupakan DPO Kejaksaan Tinggi Maluku yang kabur dan sempat menghilang ke pulau jawa.
“Dalam kasus yang merugikan negara bernilai Rp.4.5 miliar, Bos Inti Artha Nusantara itu ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga tersangka yang saat ini mendekam di Rutan Kelas II Ambon yaitu, Kepala Dinas PUPR KKT Andrianus Sihasale, Wilma Fenanlampir selaku PPTK dan Frans Yulianus Pelamonia selaku pengawas,”jelasnya.
Hoetomo berhasil diringkus tim tabur gabungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dan Kejaksaan Agung RI di kawasan Jl. H. Suaib I, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat 5 September 2021, sekitar pukul 12.58 WIB.
Usai ditangkap, DPO Kejati Maluku ini langsung diberangkatkan dari Jakarta ke Kota Ambon dengan dikawal langsung tim Tabur Kejaksaan Tinggi Maluku. Setelah pengecekan administrasi di Kejati Maluku, tersangka langsung dititipkan di Rutan Waiheru Ambon.
Kontraktor asal Surabaya ini diketahui melakukan tindakan yang merugikan negara miliaran rupiah, setelah Badan Periksa Keuangan Provinsi (BPKP) melakukan audit pada proyek menggunakan APBD Kabupaten KKT tahun 2017.
Diketahui, proyek taman Kota di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dijelaskan Wahyudi menggunakan sumber anggaran APBD Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017.
Terkuaknya kerugian negara atas kasus itu berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku, dimana atas perbuatan para terdakwa, negara mengalami kerugian hingga Rp 1,38 milliar. (***)
Baca juga: Tabrak Lari, Pengendara Mobil Rescue di Makassar Mengaku Salah
