Gemasulawesi– MUI Probolinggo mengeluarkan maklumat mengimbau elemen masyarakat agar menjaga daerahnya dengan baik dan kondusif. Menyusul operasi tangkap tangan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam surat maklumat tertanggal 2 September 2021, Ketua Umum MUI Probolinggo, KH Munir Cholili mengeluarkan enam isi.
Keenam isi itu adalah:
Pertama, MUI Kabupaten Probolinggo menyatakan prihatin dan menghormati proses hukum adil pihak penegak hukum.
Baca juga: KPK Geledah Rumah Jabatan Bupati Probolinggo
Kedua, MUI Kabupaten Probolinggo mengajak semua elemen masyarakat tetap menjaga kondusifitas daerah.
Ketiga, MUI menghindari upaya-upaya provokasi mengarah kepada ujaran kebencian dan melampaui batas melanggar hukum positif maupun hukum syariat.
Keempat, penyelenggara negara agar tetap melayani masyarakat sesuai ketentuan undang-undang di bawah kepemimpinan Plt Bupati.
Kelima, kepada aparat keamanan TNI dan Polri, agar dapat mengantisipasi dan mencegah kemungkinan gangguan stabilitas di Probolinggo.
Keenam, menjadikan peristiwa ini sebagai introspeksi (muhasabah) untuk masa depan Probolinggo.
Baca juga: Bupati Probolinggo dan Suaminya Bersama 8 ASN Kena OTT KPK
Tanggapan Ketua DPC PKB terkait kasus hukum menimpa Bupati Probolinggo
Secara terpisah, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain menyebut, kasus hukum menimpa Bupati Probolinggo dan suaminya ini tidak lepas dari dinamika politik terjadi sebelumnya.
Bupati Tantri menjadi Bupati Probolinggo menggantikan suaminya lebih dulu memimpin Probolinggo selama dua periode.
“Saya harap ini menjadi pengalaman kepada kita semua. Kita ambil pelajaran dari peristiwa ini menentukan kepala daerah itu tidak mudah. Kita butuh seleksi jernih sehingga bisa menghasilkan politikus benar-benar dibutuhkan rakyat,” kata Malik.
Malik adalah figur menjadi pesaing Bupati Tantri pada Pilkada 2018.
Dia menyayangkan dan prihatin atas peristiwa hukum dialami bekas pesaingnya itu.
Kasus jual beli jabatan penjabat kepala desa, kata Malik, sangat memprihatinkan mengingat Probolinggo dalam proses pembangunan dan pemulihan karena kondisi yang terpuruk terdampak Covid19.
Baca: Situasi Covid19 di Parigi Moutong Masih Genting
“Saat ini kita bersama menangani Covid19 dan ada peristiwa hukum yang membuat kita sedih,” ujarnya.
Malik berharap masyarakat bersabar dan bijak menyikapi kasus ini agar persoalan bisa diselesaikan dengan baik.
Malik juga meminta pegawai Kabupaten Probolinggo tetap melayani masyarakat dengan kinerja terbaiknya.
“Saya mewakili masyarakat Probolinggo meminta Plt Bupati saat ini, Timbul Prihanjoko, ASN dan semua pegawai birokrasi agar tetap bekerja seperti biasa dan tidak terganggu dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat bagaimanapun keadaannya. Ayo kita bersama bergandengan tangan membangun Kabupaten Probolinggo,” katanya.
Institusi KPK menetapkan Bupati Probolinggo Tantri dan Hasan Aminuddin beserta 20 orang lainnya sebagai tersangka kasus jual beli jabatan penjabat kepala desa. (****)
Baca juga: KPK: Bupati Probolinggo Diduga Patok Tarif Penjabat Kepala Desa
