Pemda Parigi Moutong Gelar Vaksinasi Ibu Hamil

<p>Foto: Pelaksanaan vaksinasi bagi ibu hamil di Parigi Moutong.</p>
Foto: Pelaksanaan vaksinasi bagi ibu hamil di Parigi Moutong.

Gemasulawesi Pemda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah menggelar vaksinasi covid19 kepada ibu hamil guna mencegah tingginya angka kematian ibu dan janin.

“Hari ini telah dilakukan pencananganan vaksinasi serentak yang dikhususkan kepada ibu hamil di wilayah Parigi Moutong,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Parigi Moutong, Ellen Ludya Nelwan saat ditemui di Parigi, Senin 18 Oktober 2021.

Dia mengatakan, vaksinasi serentak itu bekerjasaman seluruh Puskesmas di daerah setempat.

Baca juga: Cegah Stunting, Ini Cara DP3AP2KB Parigi Moutong Edukasi Ibu Hamil

Menurut dia, jumlah ibu hamil yang ditargetkan untuk mendapatkan suntikan vaksinasi yaitu sebanyak 2.740 orang. Untuk waktu vaksinasi selama enam menit, dan diperkirakan selama 114 hari.

“Untuk tahapan kegiatannya masih harus mempertimbangkan sesuai kondisi yang ada” tegasnya

Dia menyebutkan, tercatat sebanyak 261 ibu hamil berada di Puskesmas Kecamatan Moutong. Pasca mendapatkan suntikan vaksin, mereka tetap akan mendapatkan pantauan.

“Tetap di pantau di masing-masing wilayah Puskesmas terdekat” tegasnya.

Kabupaten Parigi Moutong kata dia, berada diurutan keempat kasus terkonfirmasi Covid-19 Sesulawesi Tengah, dan dapat berdampak kepada Ibu hamil Atau menyusui.

Ada 64 orang ibu hamil yang terkonfirmasi Covid19 dan 4 orang meninggal dunia, dengan tingginya kasus terkonfirmasi itu, sehingga vaksinasi diberikan sebagai langkah pencegahan.

Sementara itu, Wakil Bupati Parigi Moutong, Badrun Nggai, SE mengimbau, kepada masyarakat, khususnya para suami untuk membawah istrinya yang sedang hamil ke fasilitas kesehatan terdekat, untuk mendapatkan suntikan vaksin.

Usai mendapatkan suntikan kata dia, ibu hamil harus tetap mendapatkan pantauan, hingga melahirkan nantinya. Sebab, jika yang bersangkutan selamat merupakan prestasi pemerintah daerah.

Baca Juga: Yusril Ihza Mahendra Ajukan Uji Materi Larangan Ekspor Benih Lobster

“Jadi saya meminta ibu hamil ini tetap mendapatkan pantau, jangan dibiarkan begitu saja,” kata dia.

Dia juga meminta kepada petugas kesehatan atau vaksinator untuk melakukan pemeriksaan dengan benar, agar tidak ada gejala yang ditimbulkan usai mendapatkan suntikan.

Sebab, hal itu akan menjadi penyebab masyarakat tidak ingin menjalani vaksinasi.

“Padalah ada penyakit bawaan, jadi ketika di vaksin meninggal. Itu yang saya imbau kepada petugas kesehatan, dan jangan asal-asalan saja,” pungkasnya. (***)

Baca juga: Pasutri Pelaku Pembuang Janin: Takut Ketahuan Hamil Diluar Nikah

...

Artikel Terkait

wave

P2TP2A Parimo Siapkan Rumah Aman Terduga Korban Asusila Oknum Polisi

P2TP2A Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan rumah aman kepada korban dugaan kasus asusila oknum polisi.

Persidangan Elektronik di PN Parigi Terkendala Jaringan Internet

PN Parigi, Parigi Moutong, menyebutkan jaringan internet yang sering bermasalah menjadi kendala dalam proses persidangan elektronik.

Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud Instruksikan Sekolah Aktifkan Satgas Covid19

Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud, Sri Wahyuningsih instruksikan satuan pendidikan mengaktifkan Satgas Covid19 di lingkungan sekolah.

60 Sekolah Terpencil di Parigi Moutong Alami Keterbatasan Pendidikan

Tercatat 60 Sekolah di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah berada di wilayah terpencil dengan berbagai keterbatasan pendidikan.

Parigi Moutong Susun Perbup Status Keadaan Darurat Bencana

BPBD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menyusun Perbub tentang pedoman penentuan status keadaan darurat bencana.

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;