Pemerintah Siap Distribusikan Minyak Goreng Curah di Indonesia Timur

<p>Minya Goreng Kemasan (Ilustrasi Gambar)</p>
Minya Goreng Kemasan (Ilustrasi Gambar)

Berita Nasional, gemasulawesi – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan akan siap mendistribusikan minyak goreng curah akan dibentuk dalam kemasan ke wilayah timur Indonesia, demi mewujudkan pemerataan harga minyak goreng secara nasional.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan harga rata-rata nasional minyak goreng curah tetap di angka Rp 15.000 per liter. Sebab, harga di Papua, Maluku, dan sebagian Sulawesi masih tinggi, rata-rata Rp 20.000 per liter.

“Pemerintah akan siap mendistribusikan minyak goreng  seharga Rp 14.000 dalam kemasan sederhana. Mungkin akan lebih murah dan mudah, sehingga nanti tempat-tempat lebih terpencil seperti Sulawesi dan Papua bisa lebih murah dari rata-rata Rp 20.000 per liter,” ucapnya sambil memeriksa tempat penyimpanan minyak. Gorengan warga di Pasar Ciracas, Jakarta Timur, Selasa 05 Juli 2022.

Selama ini pendistribusian minyak goreng curah di Indonesia bagian timur masih menggunakan wadah penyimpanan besar seberat satu ton per tangki. Hal ini membuat distribusi minyak goreng ke pulau-pulau dan dataran tinggi cenderung lebih sulit.

Baca: Stok Beras Bulog Sangihe Aman Hingga Enam Bulan Kedepan

Minyak goreng kemasan besar nantinya akan memudahkan proses pendistribusian hasil bumi hingga ke pelosok tanpa terkendala masalah logistik. Harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng lepas di Sumatera, Jawa dan Bali saat ini Rp 14 ribu per liter. Bahkan di beberapa wilayah Jawa dan Bali, harga minyak goreng di bawah harga eceran tertinggi.

Kementerian Perdagangan mengumumkan bahwa 28 produsen terlibat dalam produksi minyak goreng kemasan dengan merek “Minyak Kita”. Peluncuran pasar minyak goreng kemasan akan berlangsung pada Rabu 06 Juli 2022.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI selaku BUMN klaster pangan sepakat membantu Kementerian Perdagangan mengirimkan minyak goreng kemasan ke daerah-daerah pilihan pemerintah agar harga minyak goreng bisa segera turun. Direktur Utama dan Direktur Utama PPI Nina Sulistyowati mengatakan biaya distribusi menjadi salah satu pertimbangan, sehingga perusahaan akan bekerja sama sesuai anjuran pemerintah dan menawarkan minyak goreng kemasan sederhana.

“Daerah lain yang lebih terpencil seperti Sulawesi, Maluku dan Papua akan dijamin ketersediaan minyak goreng dan dengan harga yang terjangkau. Pemerintah berharap harga saat ini bisa turun,” ucap Nina. (*/Ikh)

Baca: Heboh Kontes Waria Dibatalkan, Warga Sidrap Diancam Pakai Badik

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Stok Beras Bulog Sangihe Aman Hingga Enam Bulan Kedepan

Stok beras di gudang Bulog di Tahuna, Kabupaten kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, cukup untuk kebutuhan sampai

Pacu Digitalisasi UMKM, Wali Kota Palu Ajak Gunakan Etalase Digital

Pacu digitalisasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di ibu kota Sulawesi Tengah, Wali Kota Palu mengajak agar pelaku usaha UMKM

Bantu Usaha Lokal, Pemprov Sulawesi Barat Optimalkan Kredit Perbankan

Bantu pelaku usaha lokal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat akan optimalkan kredit perbankan di daerah

Jelang Idul Adha, Bulog Sulawesi Tengah Suplai 14 Ton Daging Beku

Jelang perayaan idul adha 1443 Hijriah, Perum Bulog suplai 14 ton daging kerbau beku untuk Sulawesi Tengah sebagai upaya memenuhi kebutuhan

Pemprov Sulawesi Tengah Tingkatkan Komoditas Ekspor Unggulan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah, dengan tingkatkan produksi bawang sebagai salah satu ekspor komoditas unggulan

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;