Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Pemerintah Kabupaten dan DPRD Parigi Moutong (Parimo) bersinergi dalam penanggulangan kemiskinan di sana. Hal ini sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Penangulangan Kemiskinan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Tengah.
Terkait LHP Kinerja Penanggulangan Kemiskinan, BPK Sulawesi Tengah mengeluarkan beberapa rekomendasi salah satunya adalah Pemkab dan DPRD Parigi Moutong bersinergi dalam penanggulangan kemiskinan.
Rekomendasi dari BPK Sulawesi Tengah ini disampaikan dan dibacakan saat sidang Rapat Paripurna Masa Sidang I agendanya tentang laporan panitia khusus (Pansus) hasil pemeriksaan atas upaya penanggulangan kemiskinan tahun 2021 hingga triwulan 3 tahun 2022.
Baca: Gempa di Parigi Moutong Kekuatan 5,3 Magnitudo, Tidak Berpotensi Tsunami
Menindaklanjuti LHP Kinerja Penanggulangan Kemiskinan, BPK Sulawesi Tengah. Sekertaris Pansus Muhamad Fadli menyampaikan beberapa rekomendasi dari BPK Sulawesi Tengah.
“Mengharapkan pemerintah kabupaten segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK Sulawesi Tengah untuk peningkatan efektifitas atas upaya penanggulangan kemiskinan di daerah tertentu lewat OPD terkait yaitu Dinas Sosial diharapkan melaksanakan monitoring serta evaluasi berkala,” bebernya.
Sementara itu, Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Abd. Azis Tombolotutu menyikapi rekomendasi BPK Sulawesi Tengah akan melaksanakan tindaklanjut tersebut.
Baca: Tambang Emas di Desa Lobu Parigi Moutong, Longsor Tewaskan Seorang Penambang
Abd. Azis Tombolotutu mengatakan, pemerintah juga akan menerima masukan dan saran seluruh anggota dewan terkait pembahasan di Rapat Paripurna, di ruang Sidang DPRD Parigi Moutong.
“Pemerintah daerah berkomitmen nantinya menjalankan setiap rekomendasi yang disampaikan panitia khusus dan pemerintah daerah menjadikan hal tersebut sebagai masukan guna peningkatan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan untuk kedapannya,” terang Abd. Azis Tombolotutu.
Menurut Abd.Azis Tombolotutu untuk program kemiskinan di masyarakat tentunya diperlukan sinergiritas, agar sejalan dengan harapan dan capaian Pemerintah Daerah bersama DPRD dapat bersinergi dalam pelaksanaan fugsi tata kelola pemerintah yang didasari kajian dan pertimbangan serta langkah kongkrit.
Baca: Akan Ada Event Olahraga Bertaraf Internasional di Parigi Moutong
“Dalam penyempurnaanya juga dibutuhkan keterlibatan semua perangkat daerah dalam satuan OPD terkait, khususnya yang membidangi percepatan penanggulangan kemiskinan agar secara terukur konsisten juga akuntabel guna terwujudnya Visi Dan Misi Pemerintah yang (Good Governance),” tutup Abd Azis Tombolotutu. (*/NRL)
Editor: Muhammad Azmi Mursalim
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
