PKK Parigi Moutong Ajak Tekan Kasus Remaja Dipaksa Menikah

<p>Foto: Illustrasi PKK Parigi Moutong Ajak Tekan Kasus Remaja Dipaksa Menikah</p>
Foto: Illustrasi PKK Parigi Moutong Ajak Tekan Kasus Remaja Dipaksa Menikah

Gemasulawesi– Ketua TP-PKK Parigi Moutong Hj Noor Wachida Prihartini S Tombolotutu ajak semua pihak tekan kasus remaja dipaksa menikah. 

“Pentingnya pola asuh anak, dan remaja. Utamanya anak masih dibawah umur, tidak cepat-cepat untuk dinikahkan,” ungkap Noor Wachida, pada kegiatan dialog yang disiarakan secara langsung RRI Toli Toli dari Bukit Asam Tinombo, belum lama ini.

Menurut dia, kasus remaja dipaksa menikah itu harus diperangi bersama, agar anak diusia itu dipaksa untuk menikah. Dibutuhkan kerjasama para tokoh agama, masyarakat dan pemerintah desa setempat untuk memberikan edukasi kepada orang tua.

Baca juga: Tekan Pernikahan Dini, Parimo Gandeng Kemenag dan Pengadilan Agama

Pihaknya kata dia, pihaknya juga mengapresiasi upaya P2TP2A Parigi Moutong, yang membuat komitmen bersama Kantor Urusan Agama se Kabupaten Parigi Moutong, agar pernikahan di usia remaja itu tidak terjadi.

“Jadi jika ada anak yang mau menikah dibawah 19 tahun, maka harus dihalangi atau tidak dibolehkan menikah, dengan tujuan jangan sampai berisiko pada anak itu,” ungkapnya yang juga selaku ketua P2TP2A Parigi Moutong.

Langkah yang dilakukan itu juga kata dia, membantu pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting.

Baca Juga: Lima Bocah Diduga Curi Uang Kas Sekolah Dikembalikan ke Orangtua

Sebab, anak di usia remaja masih mengalami proses tumbuh kembang, ketika harus menjalani proses kehamilan dikhawatirkan akan berpengaruh pada calon bayinya.

“Nanti menjadi stunting atau tidak tumbuh secara normal, karena masih berebut antara ibu dan calon bayinya,” ucapnya.

Menurutnya, pada TP-PKK Parigi Moutong sendiri telah terbagi Pokja berdasarkan bidang kerja masing-masing. Untuk penyuluhan, dilaksanakan Pokja I yang berkaitan erat dengan melakukan penyuluhan tentang pola asuh anak dan remaja.

Baca juga: BKKBN Sulteng Harap Layanan KB di Parimo Meningkat

Untuk Pokja II, melakukan penyuluhan Bina Warga Balita (BKB), yang meberikan tuntunan kepada ibu agar bisa menjadi orang tua hebat.

“Untuk penyuluhan pola asuh anak dan remaja, tentunya melibatkan para orang tua. PKK bukan hanya datang penyuluhan akan tetapi semuanya kita siapkan, bahkan kita sudah menjadi panitianya,” pungkasnya.

Baca juga: Mendagri Minta TP-PKK Sulawesi Tengah Bantu Cegah Stunting

Laporan: Novita Ramadhani

...

Artikel Terkait

wave

Morowali Utara Dapat Bantuan Puluhan Vitamin D Dosis Tinggi

PT Narapati Sehat Abadi memberikan bantuan vitamin D dosis tinggi kepada pemerintah daerah Morut, Sulawesi Tengah sebanyak 25.200 kapsul.

DPRD Sigi Konsultasi ke Parigi Moutong Terkait Iuran BPJS

DPRD Sigi melakukan kunjungan ke DPRD Parigi Moutong untuk koordinasi tentang mekanisme pengelolaan bantuan hibah iuran BPJS bersumber APBD.

Wabup Badrun Tekankan Proyek Fisik Mesti Selesai Tepat Waktu

Wabup Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, H Badrun Nggai tekankan proyek fisik tahun anggaran 2021 mesti selesai tepat waktu.

Parimo Buka Jalur Distribusi Hasil Pertanian ke Kalimantan

Parigi Moutong, akan melakukan kunjungan ke beberapa wilayah di Kalimantan, untuk membuka jalur distribusi hasil pertanian dan perkebunan.

1840 Guru di Parigi Moutong Terima Tunjangan Sertifikasi

Tercatat 1840 guru di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mulai dari TK, SD, SMP dan pengawas, menerima tunjangan sertifikasi triwulan dua.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;