Rapat Banggar: PAD DKP Parigi Moutong Baru 37 Persen

<p>Foto: Illustrasi pendapatan daerah.</p>
Foto: Illustrasi pendapatan daerah.

Gemasulawesi– PAD DKP Parigi Moutong, Sulawesi Tengah baru terealisasi 37 persen dari total Rp150 juta pada semester pertama. Pihaknya optimis mampu melampaui hingga penghujung 2021.

“Saya yakin pendapatan kami lebih dari target ditetapkan pemerintah. Karena berbagai sektor potensial dapat didorong untuk mendukung capaian realisasi ini,” ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Parigi Moutong Moh Nasir, pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD tentang realisasi PAD semester pertama, Kamis 19 Agustus 2021.

Dia meyakini, enam bulan ke depan, akan diupayakan merealisasikan PAD DKP Parigi Moutong senilai 67 persen capaian target dibebankan.

Baca juga: Dinkes Parigi Moutong Optimis Vaksinasi Guru Tuntas Juni Ini

Dia memaparkan, ada dua sumber PAD DKP Parigi Moutong. Yakni, jasa retribusi pelelangan ikan sebesar Rp35 juta. Kemudian jasa usaha lainnya sebesar Rp115 juta, sehingga total keseluruhan PAD sebesar Rp150 juta.

Menurut dia, pada triwulan satu dan dua, pihaknya sengaja fokus pada program pendukung sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya.

 

Rapat Banggar: PAD DKP Parigi Moutong Baru 37 Persen
Foto: Rapat DPRD bersama Pemda Parigi Moutong.

Agustus 2021, PAD disetor Rp80 juta

Dia pun menjelaskan, pada Bulan Agustus ini telah disetor PAD DKP Parigi Moutong ke kas daerah senilai Rp80 juta. Atau realisasi sudah berada diangka 52 persen.

Baca juga: Kontribusi dari Pertamina ke Negara Menurun

Oleh karena itu, sebagai salah satu instansi penghasil PAD, pihaknya optimisme ini dapat diwujudkan melalui berbagai fokus kegiatan usaha dapat terukur. Khususnya pada sektor budidaya perikanan.

“Dua pekan ke depan kami akan menjalin kerja sama dengan pihak perusahaan dalam hal pemasaran. Sehingga, retribusi pelelangan ikan akan kami masukkan kedalam usaha pemasaran, dan ini sudah pasti menjadi pendapatan daerah,” sebutnya.

Baca juga: DPRD Parigi Moutong Ingatkan Realisasi Belanja dan PAD 2021

Ia menyebut, pada Triwulan empat mendatang pihaknya juga menjalin kerja sama dengan perusahaan bergerak di bidang pertambakan, dalam rangka peningkatan usaha tambak udang dengan teknologi intensif di Desa Lebo, Kecamatan Parigi.

“Dengan begitu realisasi pendapatan di sektor kelautan dan perikanan dapat mencapai target bahkan melebihi, dan optimisme ini kami yakini,” pungkasnya.

Baca juga: Pemda Temukan Pengecer Jual LPG 3 Kg Lampaui HET

Laporan: Novita Ramadhani

...

Artikel Terkait

wave

Tarif Tes Rapid Antigen Rp250 Ribu, Anleg Tanya Aturannya

Anleg DPRD pertanyakan regulasi acuan Puskesmas menetapkan tarif tes Rapid Antigen senilai Rp250 ribu kepada masyarakat di Parigi Moutong.

Wakil Rakyat Parigi Moutong: Bersinergi Genjot Ekonomi Daerah

Suyadi, wakil rakyat Parigi Moutong minta Pemda dapat bersinergi genjot ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi minus harus menjadi perhatian.

41 Nakes Puskesmas Positif Covid19 di Kasimbar Parigi Moutong

Dinas Kesehatan melaporkan sebanyak 41 Nakes Puskesmas positif covid19 di Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

Upacara HUT RI Kota Palu Berlangsung Khidmat

Walikota Palu, H Hadianto Rasyid bertindak sebagai Inspektur upacara HUT RI Kota Palu, Selasa 17 Agustus 2021, bersama-sama melawan covid19.

Pemda Sigi Salurkan 1,5 Ton Beras Bagi Pasien Isoman

emerintah Daerah Sigi, Sulawesi Tengah, memberikan beras bagi pasien Isoman sebanyak 1,5 ton. Untuk membantu kebutuhan warga positif covid19.

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;