Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Ketua DPRD Kabupaten Parimo Sulteng Sayutin Budianto menyebut, pelaksanaan reses sebaiknya dilaksanakan hingga ke pelosok desa.
“Reses itu adalah masa Anggota legislatif (Anleg) DPRD melaksanakan kegiatan diuar kantor untuk menjaring aspirasi,” ungkapnya saat reses secara Perseorangan di Dusun Sigolang Desa Poli Kecamatan Tinombo Selatan, Senin 10 Agustus 2020.
Ia mengatakan, saat ini masing-masing Anleg DPRD Parimo Sulteng melakukan reses secara perseorangan. Sehingga, kali ini suasanya berbeda dengan sebelumnya saat dilakukan secara bersamaan.
Untuk diketahui, penjaringan aspirasi Anleg DPRD Parimo kali ini dalam melakukan kunjungan kerjanya itu mendatangi langsung konstituen secara perseorangan.
Jadi, sebanyak 40 Anleg DPRD Parigi Moutong melaksanakan reses dan temu konstituen masa persidangan II tahun 2020 di masing-masing daerah pemilihan (Dapil).
“Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, reses adalah salah satu kewajiban setiap anggota DPRD,” tuturnya.
Kegiatan ini juga merupakan wadah atau media bagi Anleg untuk menampung dan menyerap aspirasi warga yang diwakilinya.
Sebab, aspirasi dan masukan-masukan yang sudah diperoleh itu merupakan kewajiban dari setiap anggota DPRD untuk diperjuangkan.
“Serta, ditindaklanjuti dalam program pembangunan daerah, sesuai dengan kewenangannya,” terangnya.
Ia meminta, agar penjaringan aspirasi atau reses tidak selamanya harus dilaksanakan di jalur Trans Sulawesi saja.
Namun, semestinya menemui secara langsung warga yang ada di pelosok-pelosok desa di setiap Dapil masing-masing.
“Menurutnya pembanguan jalan di wilayah itu sudah puluhan tahun belum tersentuh Pemerintah daerah,” urainya.
Sehingga dalam Reses di masa persidangan II kali ini, ia melaksanakan reses di Dusun IV Sigolang Desa Poli. Tujuannya, untuk melihat dan mendengar langsung aspirasi warga.
Ia mengatakan, kalau reses itu harus turun ke dusun. Sehingga, Anleg bisa merasakan langsung. Contohnya, jalan yang sudah puluhan tahun sejak terbentuknya kabupaten, namun tidak pernah selesai perbaikannya.
“Padahal, jalan itu merupakan akses menuju ke sentral produksi usaha tani,” sebutnya.
Ada dua program yang masuk di sini pertama kali, yaitu jalan lingkungan dan usaha tani.
Ia menegaskan, hal itu perlu diselesaikan Pemerintah daerah setempat. Karena itu merupakan infrastruktur dasar untuk peningkatan ekonomi di bidang pertanian dan kelautan.
“Sehingga, itu fokus yang pertama saya harapkan,” tegasnya.
Kemudian, yang kedua menurutnya di daerah ini masih banyak persoalan-persoalan yang belum terselesaikan. Olehnya, ia meminta kepada Anleg lainnya ketika kegiatan reses selanjutnya harus masuk ke wilayah dusun hingga ke pelosok desa.
Dengan begitu, sentuhan terhadap warga yang ada di desa dapat terlihat. Sehingga, bisa diketahui konsistensi dan kemampuan anggota DPRD untuk membawa aspirasi rakyat untuk kepentingan pembangunan di daerah ini.
“Jadi, di situ akan dilihat sampai dimana kemampuan seorang Anleg DPRD untuk membawa aspirasi rakyat, demi kepentingan pembangunan di Parigi Moutong,” tegasnya.
Selanjutnya yang ke tiga, masih banyaknya persoalan-persoalan sosial yang belum terselesaikan di Parigi Moutong. Misalnya, pertama adalah faktor peningkatan kesejahteraan yang tentunya diintervensi melalui pembangunan infrastruktur untuk peningkatan ekonomi rakyat.
“Hal itu, sesuai dengan amanat pemerintah pusat terkait penyelesaian standarisasi dasar kebutuhan rill untuk pengamanan ekonomi daerah pemberdayaan itu lebih penting,” tutupnya.
Laporan: Muhammad Rafii
